Klaim No Politik Sepakat dengan Andika, WH Lantik Tabrani Jadi Dindikbud Banten
PENGISIAN JABATAN KADINDIKBUD MENDESAK
BANTEN,PenaMerdeka – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap Tabrani sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.
Pelantikan dilakukan di Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Ahmad Yani No. 158, Kota Serang, Kamis (15/10/2020).
“Saya percaya, bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT bersama kita,” ucap Wahidin saat memberikan sambutan
Dia menjelaskan, pelantikan itu merupakan bagian dari mengisi kekosongan jabatan pratama dan mengukuhkan jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Pemprov Banten.
“Saya dengan Pak Andika sudah punya kesepakatan, bahwa kita tidak punya kepentingan politik apapun. Jabatan harus segera diisi.” tegasnya.
Menurut Gubernur, kekosongan jabatan menjadikan langkah Gubernur dan Wakil Gubernur agak terhambat dalam merespon persoalan dan isu-isu yang berkembang saat ini.
Seperti saat pemprov merespon tanggapan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja, bahkan harus Gubernur yang menelaah sendiri terhadap draft dan masukan serta usulan masyarakat.
“Harusnya hal seperti ini Pimpinan sudah ada masuk telaahan dari Asisten Daerah bidang Pemerintahan. Sehingga kita mendapatkan masukan dan asupan yang bergizi dari Asda 1,” ungkapnya.
Gubernur berharap pengisian jabatan yang kosong tidak terhambat oleh prosedur yang panjang akibat birokrasi.
Menurut Gubernur, dalam pengisian kekosongan jabatan yang penting bisa bekerja secara profesional. Kalau tidak bisa bekerja profesional, pejabat bersangkutan bakal dipecat. Terlebih kalau pejabatnya melakukan korupsi.
“Target kita harus sesuai dengan perjanjian kerja dan sesuai dengan visi misi,” tegasnya.
Dalam pelantikan itu, selain Tabrani sebagai Kadindikbud Banten, Gubernur Banten juga melantik Septo Kalnadi sebagai Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Banyen.
Sementara lima jabatan lain merupakan pengukuhan jabatan untuk menyesuaikan nomenklatur baru.
Yakni Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dijabat Gunawan Rusminto, Kepala Biro Administrasi Pimpinan dijabat Beni Ismail, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dijabat Ahmad Syaukani, Kepala Biro Hukum Agus Mintono, dan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Dian Wirtadipura. (dra)