Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Gakumdu Bakal Pidanakan Pelaku Politik Uang di Pilkada Serentak

0 115

Menjelang Pilkada 2017 yang akan dilaksanakan secara serentak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tengah mengupayakan penguatan hukum Pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) secara satu atap dengan konsekwensi pidana jika melakukan politik uang.

Anggota Bawaslu RI, Nasrullah mengatakan, pihaknya akan terus mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat supaya tidak menggunakan money politik dalam perhelatan Pilkada 2017 mendatang. Menurutnya, semakin sedikit indikasi politik bagi uang, nilai demokrasi yang dimiliki masyarakat serta peserta Pemilu semakin berintegritas.

Lebih jauh kata Nasrulloh menjelaskan, siapa pun yang melanggar hukum Pemilu terutama money politic akan dikenakan ancaman pidana. Sentra Gakkumdu berwenang mengusut pidana politik uang dari hulu hingga hilir.

“Kalau di Bawaslu hanya administrasinya, untuk pidananya itu di Kepolisian dan Kejaksaan. Sudah jelas ada regulasinya. Tadi juga pak Menko Polhukam sangat mendukung,” ucapnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (19/8).

Melalui mekanisme Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, lanjut Nasrullah, kewenangan terbatas Bawaslu dapat diperkuat kepolisian dan kejaksaan. Nantinya, Bawaslu melalui mekanisme satu atap juga berwenang melakukan penindakan pidana.

“Kami berharap bahwa ini berbeda pola penanganannya dengan yang kemarin, karena komitmennya sangat kuat,” kata dia.

Diketahui seperti yang dilansir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu menyebut bahwa praktik money politic  dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seakan sudah membudaya di masyarakat.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KPK terhadap 1.200 responden di delapan kabupaten/kota se-Indonesia, sebanyak 54 persen masyarakat menolak, sedangkan 46 persen menerima politik uang.

Sebagian responden, mengaku pemberian uang atau hadiah dari pasangan calon merupakan kecurangan karena tidak sesuai moral dan tidak mengajarkan masyarakat berperilaku jujur. Sedangkan alasan masyarakat yang mau menerima, dilatarbelakangi sikap sungkan jika menolaknya.

Pemberian itu pantas diterima sebagai tolok ukur etika. Karena sungkan menolak pemberian. Padahal, masyarakat yang menerima uang itu belum tentu memilih calon-calon yang memberikan uang,” kata Didik.

Survei yang dilakukan KPK saat itu tidak sebatas politik uang, tetapi juga proses penyelenggaraan pemilihan serta tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat secara umum memilih calon yang memiliki rekam jejak bagus. Track record jadi ukuran masyarakat dalam memilih calon. Sedangkan belakangan ini masih banyak pula masyarakat meminta ‘wani piro’. (yuyu/dbs)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
HPN
Loading...