HUT RI 76

Diduga Lalai Kewajiban, Disnakertrans Banten Didesak Jalankan Pengawasan

HINDARI THR JELANG LEBARAN KARYAWAN DIRUMAHKAN

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Raidin Anom dan Partner, Kuasa Hukum karyawan PT Indah Jaya Textile dan PT Spin Mill Indah Industry melaporkan perusahaan yang bergerak dibidang tekstil tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten.

Bukan tanpa pasal, kedua perusahaan yang berdomisili di Tigaraksa Kabupaten Tangerang dan Jatiuwung Kota Tangerang itu disebutkan tidak memberikan kewajiban THR setiap menjelang hari raya.

Raidin Anom salah seorang kuasa hukum karyawan menyebutkan, sebelumnya telah melakukan upaya somasi ke kedua perusahaan dan UPT Pengawasan Disnakertrans wilayah Tangerang.

Tetapi kata dia, hingga saat ini perusahaan yang mempunyai belasan ribu karyawan itu tidak menanggapi somasi perihal tunjangan kesehatan dan kewajiban pemberian THR.

“Kami sudah somasi. Tapi kedua perusaahan ini tidak ada itikad baik. Maka langkah kami besok (8 Febuari 2021) ke Disnakertrans Banten,” ungkap Raidin dalam jumpa pers di salahsatu rumah makan di Cipondoh, Kota Tangerang, Minggu (7/2/2021).

Kata Raidin Anom, padahal kewajiban tanggungan dan kesehatan sudah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Tetapi perusahaan yang disebutnya sehat secara keuangan itu tetap tidak melakukan kewajibannya.

Img 20210207 212104
Kuasa Hukum karyawan PT Indah Jaya Textile dan PT Spin Mill Indah Industry

 

“Besok kami laporkan ke Disnakertrans Provinsi Banten terkait tidak memenuhi hak ribuan karyawannya. Ini jelas pelanggaran normatif,” ujar Raidin Anom.

“Modusnya setiap menjelang pembayaran THR, kedua perusahaan ini memberhentikan karyawannya,” katanya.

Raidin menambahkan, pihaknya berharap Disnakertrans Banten melakukan penyidikan kepada dua perusahaan ini sesuai dengan fungsinya, yakni pengawasan.

“Harusnya pemda berperan aktif dan mampu mendeteksi dini terkait pengawasan ketenagakerjaan di daerah industri ini. Pertanyaan kami kenapa sampai ada tenaga kerja yang tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan UU dan ini terkesan dibiarkan bertahun-tahun,” pungkas Anom. (hisyam/red)

Disarankan
Click To Comments