HUT RI 76

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Labil? Dinilai Plin-plan dan Jauh Dari Masyarakat Ditengah Gerusan Corona

KABUPATEN BEKASI,PenaMerdeka – Koalisi Aktivis Selatan (KAS) meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya, KAS menilai kinerja Ketua DPRD terkesan plin-plan dan jauh dari keberpihakan kepada masyarakat.

Koalisi Aktivis tersebut, sepakat menyatakan bahwa semenjak pergantian Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, ada beberapa hal yang mereka cermati dalam proses pengambilan kebijakan legislatif tidak mencerminkan representatif masyarakat Kabupaten Bekasi. Malah terkesan memberikan efek kegaduhan baik di birokrasi dan masyarakat.

“Terkait janji Ketua DPRD untuk meminta eksekutif  memaparkan secara transparan Anggaran  Biaya Tak Terduga (BTT) Penanganan Covid -19, sehingga Ketua DPRD menunda rapat Paripurna Rekomendasi LKPJ Kabupaten Bekasi. tetapi sekian lama ditunda dengan alasan menunggu pihak eksekutif melakukan pemaparan Anggaran BTT,” kata, Ketua JAPMI, Ujo Jum’at (30/7/2021).

Ujo mengatakan, tetapi ujug-ujug disaat rapat Pelantikan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Ketua DPRD memberikan rekomendasi atas LKPJ Bupati Kabupaten Bekasi tanpa adanya transparasi Anggaran BTT penanganan Covid-19.

“Dan tidak ada satupun rekomendasi LKPJ Bupati Bekasi dibacakan. Jadi  kalau memang  tidak ada perubahan dan sikap DPRD terhadap LKPJ Bupati Kabuapten Bekasi tahun 2020 kenapa tidak dari awal di Paripurnakan, sehingga ketua DPRD tidak terkesan  Penebar Hoak,” tegasnya.

Masih kata Ujo, dugaan permintaan anggaran Hak Pokir pada DPRD Kabupaten Bekasi senilai 80 miliar rupiah dinilai menyakit hati masyarakat yang tengah kesusahan lantaran pandemi Covid-19.

“Dugaan dan Isu  yang berhembus bahwa DPRD Kabupaten Bekasi meminta Hak pokir yang Bombastis  sebesar Rp. 80 Miliar, apakah  ini tidak menyakiti hati masyarakat Kabupaten Bekasi,” katanya.

“Ditengah Pandemi covid-19 DPRD Kabupaten Bekasi seharusnya  mengedepan kebijakan-kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat, bukan mengedepankan  kepentingan pribadi, kalau pemikirannya dewan seperti itu lebih baik mundur aja,” lanjutnya.

Sementara terkait hasil dari proses pemilihan Cawabub yang telah digelar oleh DPRD dan hingga kini masih belum ada kejelasannya. Menurut Ergat Bustomy (Kompi), Ketua DPRD yang paling bertanggung jawab secara kelembagaan kepada masyarakat.

“Terkait pemilihan Cawabub Kabupaten Bekasi, seharusnya yang bertanggung jawab adalah pimpinan  DPRD,  karena secara kelembagaan pimpinan bertanggung jawab secara legitimasi dan Panlih tersebut hasil produk dari pimpinan DPRD. Memang Proses pemilihan cawabup dilakukan semenjak ketua DPRD sekarang menjadi anggota, artinya secara kelembagaaan ataupun secara pribadi dirinya sudah mengetahui proses ini, jadi ketika terjadi dinamika pergantin ketua, maka kami mendesak ketua yang sekarang harus menanggung dan melanjutkan ligitimasi dari ketua yang lama,” tegas Ergat.

Senada dengan Ergat, Abad Abdullah (LKPKPAN-RI) menambahkan, jika proses pada pemilihan Wakil Bupati tersebut bermasalah, idealnya ketua DPRD yang saat sekarang harus mengambil sikap.

“Sejauh ini, kami selaku masyarakat tidak melihat langkah-langkah ketua DPRD mengambil sikap terkait permasalahan Cawabub, justru kami menyimpulkan ketua DPRD menyetujui dan bersepakat untuk melanjutkan proses yang dilakukan ketua DPRD yang lama. Dan sekarang masyarakat meminta pertanggungjawaban Panlih, idealnya ketua harus bisa menjelaskan ke publik terkait permasalahan dan langkah-langkah yang diambil berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Salah satu fungsi pimpinan dewan adalah sebagai juru bicara DPRD,” tutupnya. (Ers)

Disarankan
Click To Comments