Aktivis: Colek Pak Jokowi! Pj Gubernur Ogah-ogahan Bongkar Sengkarut PPDB Banten

EFEK OKNUM PPDB SISWA EKONOMI SULIT PUPUS KE SEKOLAH FAVORIT

BANTEN,PenaMerdeka – Sejumlah aktivis pendidikan meminta Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Banten berani bertindak perihal keluhan orang tua siswa yang menduga keras yang menduga maraknya praktik kecurangan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) Provinsi Banten Tahun Ajaran 2023.

Sejumlah temuan dan keluhan orang tua siswa yang langsung berlapor ke Inspektorat dan Ombudsman perwakilan Banten menurut Jupri Nugroho, seharusnya menjadi acuan agar dugaan praktik kecurangan PPDB Banten 2023 bisa ditelusuri dan dibuktikan ke aparat penegak hukum (APH).

Meskipun siswa sudah selesai MPLS dan akan aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar tetapi praktik kecurangan yang sistematis ini harus diproses. 

Dan Jupri juga menegaskan agar pemeriksaan APH jangan hanya sebatas tingkat SMA Negeri. Tetapi juga di tingkat SMK yang juga berlabel negeri.  

Ombudsman juga kata Jupri diminta mendorong serius lantaran problem PPDB menjadi keluhan musiman para orang tua siswa.

“Hasil pemeriksaan Inspektorat kepala sekolah (Kepsek) SMA Negeri se-Tangerang Raya beberapa waktu lalu jangan hanya diserahkan ke Dindikbud, saja tapi juga misalkan ke Kejaksaan, jika ada pelanggaran hukum, supaya ditindak lanjuti. Kemungkinan ada unsur pidananya,” kata Jupri kepada wartawan, Senin (31/7/2023) pagi.

Hanya saja kata Dia, mempertanyakan keberanian dan itikad Pj Gubernur Banten. Sebab, jika hanya dilaporkan ke pihak Dindibud potensi bakal diam di tempat. 

Dia menambahkan, masalah proses dan seleksi siswa lolos atau tidak pada PPDB Banten 2023 kebijakan atau kewenangannya ada di Dindikbud Banten. 

img 20230731 135353
ilustrasi. (net)

“Berani gak Pj? Kayak ogah-ogahan. Kalau mau bersih-bersih sekalian dong jangan life service pada publik Benten saja,” tegas Jupri. 

Maka itu menurut Jupri, sudah menyiapkan laporan ke aparat penegak hukum. Jika nanti proses pelaporan lamban maka pihaknya juga akan melaporkan masalah ini ke APH pusat. 

HARUS CAMPUR TANGAN PRESIDEN 

Pada persoalan ini kata Jupri Nugroho, pemerintah pusat harus mendorong agar diselesaikan secepat mungkin. Pemerintah harus mendorong agar pemprov segera turun tangan. Masalah ini memang juga terjadi di daerah lain di Indonesia, maka itu Jupri juga meminta turun tangan pemerintah pusat. 

“Pak Presiden Jokowi harus turun tangan. Ini nasib anak bangsa dan masalah nasional. Presiden harus mendorong langsung membentuk tim satgas khusus oknum PPDB di Banten,” tukasnya. 

Dia menyebutkan praktik dugaan kecurangan sudah menjadi gerakan massal. Tak ayal akhirnya banyak siswa cerdas berkategori ekonomi sulit tereliminasi lantaran adanya dugaan permainan oknum PPDB SMAN dan SMKN di Banten. 

Pendidikan menjadi tanggung jawab negara sesuai UUD 1945. Lalu kata Jupri dalqm pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar tanpa memungut biaya.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah 18/2022, pasal 80 dan 81 menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membiayai pendidikan dengan alokasi anggaran 20 persen dari APBN atau APBD.

Sebelumnya Pj Gubernur Banten meminta data kongkret kepada masyarakat agar kasus praktik kecurangan PPDB bisa dibongkar. 

Namun menurut Jupri, Pj Gubernur harusnya melakukan verifikasi faktual terhadap proses penerimaan. Dan bekerjasama dengan pihak APH agar publik mengetahui langkah hukum Pemprov Banten.

Dia meyakini jika dimulai dari pemeriksaan proses keabsahan jalur afirmasi, prestasi serta perpindahan tugas orang tua siswa dan syarat lainnya rawan sehingga celah untuk dimainkan oknum PPDB. 

PEJABAT DINDIKBUD BUNGKAM

Sebelumnya sejumlah pejabat dan Kepala Dindikbud Banten sulit untuk dimintai keterangan perihal PPDB. Tidak ada nomor telepon yang bisa tersambung dihubungi.

Salah seorang pejabat di lingkup Dindikbud menyebut bahwa keterangan klarifikasi media hanya bisa satu pintu melalui Kadindikbud Banten.

“Etikanya ya mas. Hanya (keterangan kinfirmasi, red) satu pintu saja melalui kepala dinas,” ungkap pejabat Dindikbud Banten yang enggan namanya dicantumkan. (redaksi)

Disarankan
Click To Comments