Dewan Desak Pemprov Fokus Upaya Pencegahan Banjir di Jakarta

JAKARTA,PenaMerdeka – DPRD Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih fokus mengutamakan upaya pencegahan banjir di wilayah tersebut yang bukan menjadi hal baru, dan segera mitigasi lebih efektif kedepannya.

“Dinas Sumber Daya Air (SDA) perlu mengacu pada pengalaman dan perencanaan sebelumnya agar dapat mengantisipasi dan mencegah banjir dengan lebih baik melalui mitigasi yang tepat,” ucap Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike dalam rapat kerja bersama SDA di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (6/2/2025) kemarin.

Sebab pada 2025, anggaran untuk penanganan banjir diperkirakan mencapai Rp 6 triliun. Anggaran besar ini harus digunakan menuntaskan program penanggulangan banjir yang sudah direncanakan sebelumnya.

“Dengan anggaran yang cukup besar itu, hal-hal yang memang sudah direncanakan kemarin menjadi berkesinambunhan untuk penanggulangan banjir agar bisa tuntas dan tidak terganggu,” katanya.

Di lain sisi, Sekretaris SDA Jakarta, Hendri menyatakan, pihaknya telan melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti pengerukan rutin, perbaikan infrastruktur, dan pemeliharaan pompa.

Namun, Hendri beralasan intensitas curah hujan yang cukup tinggi membuat usaha yang dilakukan SDA belum sepenuhnya bisa mengatasi banjir di Jakarta.

“Kita sudah ada prosedur pengendalian banjir, termasuk pompa-pompa. Namun, curah hujan yang tinggi jadi tantangan utama,” katanya.

Di tahun ini, SDA bakal fokus untuk membangun polder, pengerukan kali, hingga normalisasi sungai. SDA menargetkan penyelesaian pembangunan 70 polder pada 2045.

Saat ini, baru ada 58 polder yang dibangun, dengan rincian 14 polder berfungsi dengan baik, 38 polder terbangun belum optimal, dan 18 polder lainnya belum dibangun. Soal 38 polder yang belum berfungsi secara optimal disebabkan karena pembangunan yang belum sesuai dengan rencana awal.

“Pompa sudah dibangun, tapi drainase menuju polder belum sempurna. Misalnya, yqng ada di lapangan lebarnya hanya satu meter, padahal rencana awalnya tiga meter. Ini yang belum optimal,” ungkapnya.

Selain itu, proses pembebasan lahan menjadi hambatan dalam penyelesaian proyek ini.

Menurut Hendri, masalah tanah yang melibatkan warha kerap menghambat pembangunan polder secara keseluruhan. “Kendala di lapangan banyak, ada masalah lahan, masalah warga, masalah, ya banyak lah,” tukasnya. (Rur)