KNPI Kota Tangerang Pimpinan Dede Maulana Dilantik
TEGASKAN TAK ADA DUALISME
KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – DPD KNPI Kota Tangerang di bawah kepemimpinan Dede Maulana periode 2025-2028 resmi dilantik di Hotel Narita, Kecamatan Cipondoh, Sabtu (22/2/2025) kemarin.
Pelantikan turut dihadiri Ketua DPD KNPI Provinsi Banten yang juga anggota DPR RI Rano Alfath, anggota DPR RI Zulfikar Nasution, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto.
Selain para wakil rakyat, turut hadir pula sejumlah kepala organisasi perangkat daerah Kota Tangerang seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Wawan Fauzi, Kepala Disdik Kota Tangerang Jamaluddin.
Lalu Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerag Achmad Suhaely, Asda II Ruta Ireng Wicaksono serta Asda III Wahyudi Iskandar, komisioner KPU Provinsi Banten Agus Muslim, Komisioner KPU Kota Tangerang Yudhistira Prasasta.
Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan SK pengurus dan pengambilan sumpah. Setelah itu Rano Alfath menyerahkan panji-panji kepada Dede Maulana.
Rano Alfath menyatakan, bahwa KNPI merupakan wadahnya organisasi kepemudaan di Kota Tangerang yang kini hanya ada satu mengantongi SK Kementerian Hukum dan HAM, serta legalitasnya jelas.
“Jika ada organisasi lain, itu organisasi berbeda. Kalau mereka bawa-bawa nama KNPI tapi tidak cukup bukti, ya tinggal buktikan. Kita lihat yang salah, kita atau mereka,” ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta bila ada pihak lain membawa nama KNPI Kota Tangerang agar aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas yakni dengan melakukan pemeriksaan.
“Tidak ada dualisme KNPI di Kota Tangerang, kalau ada yang bawa-bawa KNPI saya minta diambil tindakan tegas, periksa baik kami atau mereka. Udah gitu aja,”ungkap pria yang juga Komisi III DPR RI itu.
Sementara Dede Maulana menambahkan, pihaknya dilantik sudah berdasarkan keabsahan yang kuat dan sesuai ketentuan yang berlaku, dan dirinya menepis ada dualisme KNPI di Kota Tangerang.
“Enggak ada dualisme, ya kita kembali kepada legal formal dan dibuktikan secara hukum bahwa hari ini yang berbicara KNPI yang sah berdasarkan Keputusan Menkum, HAM,” terangnya.
”Ke depan juga program-program untuk masyarakat, pemuda khususnya yakni pendidikan, lingkungan hidup dan sosial masyarakat. Peran pemuda juga harus aktif termasuk advokasi-advokasi masalah pemuda,” jelasnya. (Hisyam)