KABUPATEN TANGERANG,PenaMerdeka – Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menutup babak panjang keterlibatannya dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Hal itu ditandai melalui gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M di Atria Hotel Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (28/7/2025) malam.
Rakernas yang dibuka langsung oleh Menteri Agama (Menag) Prof Dr KH Nasaruddin Umar, turut dihadiri Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i.
Lalu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Kepala BP Haji Gus Irfan Yusuf, serta seluruh kepala Kanwil Kemenag dari berbagai daerah di Indonesia.
Agenda nasional ini menjadi penanda transisi sejarah penting, yakni berakhirnya mandat Kemenag dalam mengurus haji setelah 75 tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 154 Tahun 2024.
Dimana, tugas penyelenggaraan haji akan beralih sepenuhnya kepada Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji) mulai musim haji tahun 2026.
Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan, selama 75 tahun Kemenag telah berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Ia menyadari penyelenggaraan ibadah haji bukan tanpa tantangan.
“Saya yakin setiap menteri agama yang pernah menjabat telah bekerja keras untuk menemukan formulasi terbaik demi pelayanan haji yang optimal,” tuturnya.
Dengan resmi berakhirnya tanggung jawab Kemenag atas penyelenggaraan haji, Nasaruddin berharap BP Haji mampu membawa penyelenggaraan ibadah haji ke arah yang lebih modern, profesional, dan sesuai harapan umat.
“Beralihnya tanggung jawab ini semoga menjadikan Kemenag lebih fokus menjalankan tugas lainnya secara cepat dan tepat. Dan kita semua berharap, pelaksanaan haji ke depan semakin sempurna,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BP Haji, Gus Irfan Yusuf, menyambut transisi ini sebagai momen strategis untuk memulai penyelenggaraan haji yang lebih efisien.
Ia menegaskan, fokus Badan Haji saat ini adalah pada revisi Undang-Undang Haji, bukan polemik seputar rencana panitia khusus (Pansus) DPR.
“Kami tak berkaitan langsung dengan Pansus. Fokus kami adalah menyiapkan kerangka hukum dan teknis agar tahun depan penyelenggaraan haji berjalan lancar,” tegasnya.
Gus Irfan menambahkan, BP Haji telah menyusun program kerja sesuai dengan timeline yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi, termasuk target penyelesaian visa jemaah di bulan Syawal.
Ia menjanjikan berbagai terobosan baru demi meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah. (Hisyam)
