Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Gugatan Wanprestasi ke WH, Kuasa Hukum : Musim Pilkada Kental Sensasi Politik

0 116

Gugatan dugaan wanprestasi yang dilayangkan ke Wahidin Halim atas pembayaran tanah kepada Urip Supriadi menurut kuasa hukum tergugat salah alamat, bahkan kental dengan sensasi politik lantaran perkaranya masuk saat musim Pilkada.

Seperti diketahui Bakal Calon Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) digugat oleh Anderson Urip Supriadi di Pengadilan Negeri Tangerang soal dugaan wanprestasi atas pembayaran sebidang tanah dengan luas 4.2 hektar di Jalan Pertamina, Desa Lemo, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Selasa (27/9).

Natanael Aritonang Kuasa Hukum Wahidin Halim mengklaim pengacara penggugat Urip Supriadi itu tidak profesional dalam menangani suatu permasalahan.
“Seharusnya dia tahu mana persoalan hukum dan mana persoalan politik,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan, soal transaksi yang dilakukan oleh Wahidin Halim itu sudah dilunasi pada Desember 2013 yang lalu. Dan secara syarat kami mengantongi bukti kwitansi pelunasan pembayaran terhadap pemilik tanah tersebut, yakni saudara Urip Supriadi.

“Ini yang menggugat para calo tanah yang ingin mendapat uang dari penjual tanah tersebut. Bahkan penjual pun sudah memberi uang kepada mereka. Namun, ada calo tanah yang mengaku berjasa dalam penjualan tanah itu, tapi belum kebagian,” ungkapnya menjelaskan.

Menurut Aritonang, ada pernyataan yang dibuat secara sepihak antara calo tanah dengan pemilik tanah semula yang akan memberikan uang.

“Pernyataan tersebut tidak ada kaitan dengan Pak Wahidin. Saya menyesalkan sikap pengacara yang hanya mencari sensasi dan bukan menggali kebenaran hakiki,” tutur Aritonang.

Sementara Abdul Syarif, kuasa hukum penggugat mengatakan, dasar gugatan yang dilakukan terhadap WH adalah adanya dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat terhadap Urip Supriadi soal pembayaran sebuah bidang tanah pada 13 Desember 2013.

“Sampai saat ini pembayaran tersebut belum diselesaikan oleh pak WH terhadap klien kami, masih ada sisa sekitar Rp 6,4 milyar dari total keseluruhan Rp 10,7 milyar,” katanya.

Dalam sidang perdana yang diketuai oleh Majelis Hakim Rehmalem Perangin Angin dihadiri oleh pihak tergugat 1 Wahidin Halim yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Natanael Aritonang dan tergugat 4 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang.

Sementara pihak tergugat 2 Rusman sebagai juru pembayaran dan Deni Nugraha selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak menghadiri persidangan tersebut. Dalam kesempatan itu hakim menyebutkan bahwa sidang pertama ini ditunda sampai Selasa (4/10/2016) mendatang. (herman)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
HPN
Loading...