Ini Tanggapan Dewan Soal Dugaan Kasus Pungutan Liar di BPBD Kota Tangerang

KOTA TANGERANG, PenaMerdeka.com – Menanggapi dugaan kasus pungutan liar (Pungli) yang dilakulan pejabat Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, Kuswarsa Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang dengan tegas tidak membenarkan jika pungutan retribusi diluar aturan.

Menurutnya, perihal retribusi alat pemadam kebakaran sebelumnya itu sudah diatur melalui Perda yang ketentuannya telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwal). Seharusnya, kata Kuswarsa, secara teknis yang berhak dan menjadi kewenangan memungut retribusi itu adalah Badan Pendapatan Daerah (BPD).

“Retribusi memang ada. Kan itu sudah diatur di Perda. Kalau ada kasus pungutan liar diluar Perda ya itu tidak dibenarkan,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tangerang, pada Wartawan, Senin (6/03) sore.

Sementara itu, Junijar yang sebelumnya menjabat Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tangerang dengan singkat mengatakan kalau pungutan retribusi itu merupakan pokok fungsi jabatannya.

Namun kata Junijar, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang memberikan rekomendasi pengalihan tugas itu pada Afdiwan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sekarang menjabat di Dinas Pertanahan Kota Tangerang.

“Kalau secara aturan memang tugas saya. Tapi itu dialihkan kebidang lain,” ujar Junizar saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Seperti diketahui, bahwa didalam Perda no 4 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda no16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan dalam Pasal 2 no (1) jenis retribusi dalam peraturan daerah tersebut yaitu diantaranya huruf (e), meliputi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Sedangkan dalam peraturan walikota (Perwal) No 87 Tahun 2014 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja BPBD disebutkan pada Paragraf 3 Pasal 8 Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan diantaranya mempunyai tugas pokok menyelenggaakan sebagian tugas dan fungsi badan dalam lingkup penyelenggaraan, pencegahan dan kesiap-siagaan menghadapi bencana.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut disebutkan pada ayat 1 yaitu mempunyai fungsi pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiap-siagaan pada pra bencana dan pelaksanaan hubungan kerja dengan intansi atau lembaga terkait.

Dalam Paragraf 5 Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasal 14.

1. mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dalam lingkup penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi yaitu, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Pelaksanaan hubungan kerja di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana.

Sedangkan dijelaskan pada Bab II Tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Bagian 1, Susunan Organisasi Pasal II. (1). Susunan Organisasi Badan adalah, A. Kepala Badan B.Unsur Pengarah C.Unsur pelaksana (2). Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf a secara ex officio di jabat oleh Sekertaris Daerah (Sekda) yang bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Diberitakan sebelumnya, oknum pejabat BPBD Kota Tangerang diduga melakukan pungutan liar (Pungli) soal alat proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.

Informasi yang berhasil dihimpun, kasus pungutan liar tersebut kini sudah ditangani  Kejaksaan Negri Tangerang.

“Kami masih mengumpulkan alat bukti, keterangan dari saksi serta data-data yang akurat,” ujar Firdaus Kasipidsus Kejari Tangerang kepada PenaMerdeka.com, Jumat (3/3).

Menurutnya, pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan penyelidikan kasus ini untuk membuktikan siapa oknum pejabat itu yang telah melakukan pungutan liar tersebut.

“Saya belum bisa terbuka mas, karena masih dalam proses penyelidikan,” terangnya

Sementara itu, Dedi Budaeri Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang yang juga Kepala penanggung jawab BPBD  Kota Tangerang ketika dimintai tanggapannya terkait kasus pungutan liar yang dilakukan oleh salah satu oknum pejabat yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan enggan memberikan komentar terlalu jauh.

“Kalau soal itu mah saya no coment (tidak berkomentar), tunggu hasil pemerikasaannya saja nanti,” terang Dedi beberapa waktu lalu. (herman)

Disarankan
Click To Comments