Sidang Gugatan Pilkada Banten, KPU dan Pihak Terkait Bantah Dalil Pemohon

JAKARTA,PenaMerdeka – Sidang gugatan Pilkada Banten di Mahkamah Konstitusi, pihak termohon yakni KPU Provinsi Banten dan tim pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy selaku pihak terkait sepakat membantah atas tuduhan kecurangan dari tim pasangan calon Rano Karno-Embay Mulya Syarief selaku pemohon.

Diketahui bahwa sidang gugatan Pilkada Banten 2017 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/3) perihal jawaban dari termohon dan keterangan pihak terkait terhadap perkara Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 yang dimulai pada pukul 13:00 WIB dipimpin 4 hakim mahkamah konstitusi rampung sekitar pukul 15:00 WIB.

Ramdan Alamsyah Ketua Tim Kuasa Hukum pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika) saat menyampaikan keterangan jawaban sebagai pihak terkait mengatakan bahwa selain ambang batas yang dikantongi pasangan nomor 1 Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika) sudah melampaui ketentuan sebesar 1,9 %, maka sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 kata Ramdan menyatakan maka pasangan Rano – Embay jika menggugat ke MK tidak memenuhi syarat formil hukum.

“Dalil yang diajukan dalam sidang Pilkada Banten selanjutnya mereka (tim Rano-Embay) dalam sidang Pilkada Banten ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Ramdan dalam tanggapan selaku pihak terkait atas perkara tersebut.

Ramdan melanjutkan, jika pasangan nomor urut 1 melakukan pelanggaran atau kecurangan secara terstruktur sistematis dan massif (TSM) tidak bisa disebut seperti itu. Karena biasanya yang melakukan kecurangan secara (TSM) adalah seorang incumbent.

“Karena pasangan WH-Andika bukan pasangan calon gubernur yang berangkat dari incumbent. Maka itu dalam majlis sidang Pilkada Banten yang mulia ini kami membantah atas tuduhan yang dilakukan tim pasangan Rano-Embay. Dan meminta kepada Hakim

Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menolak gugatan pemohon,” tandas Ramdan.

Dan sejumlah dugaan kecurangan pasangan nomor urut 2 menurutnya sudah dilaporkan oleh pihaknya ke Bawaslu Banten.

Dalam semua poin perkara yang dipersoalkan seperti soal surat keterangan (Suket), pembukaan kotak suara, C1, surat suara sah,politik uang dan lainnya oleh pihak KPU Banten dan pasangan calon WH-Andika dalam sidang gugatan Pilkada Banten tersebut meminta majlis hakim untuk menolak perkara tersebut.

Sementara itu dari pihak tim kuasa hukum pemohon menyampaikan data dan bukti tambahan kepada Majelis Hakim terkait hasil putusan vonis Pengadilan Negeri Serang soal dugaan politik uang yang dilakukan oleh 1 orang yang berasal dari Ciruas, Kabupaten Serang dan 1 terpidana asal Malimping, Lebak dalam kasus pidana Pilkada Banten.

Kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam waktu akhir sidang gugatan Pilkada Banten ke 2 mengumumkan kepada kedua tim kuasa hukum masing-masing pasangan calon melanjutkan sidang selanjutnya sampai ada pemberitahuan dari MK. (wahyudi)

Disarankan
Click To Comments