Duit Mega Korupsi e-KTP Disinyalir Mengalir ke Camat-Kades di Bekasi

Kabupaten Bekasi,PenaMerdeka – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus mega korupsi e-KTP menemukan indikasi adanya aliran duit alias dana korupsi tersebut ke beberapa Camat dan Kades serta Tokoh Masyarakat Kabupaten Bekasi.

Disebutkan, dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto pada medio pertengahan tahun 2013, Politisi Partai Golkar yang juga saat itu menjabat sebagai Ketua DPR-RI, Agung Komarudin atau yang kerap dipanggil Akom disebut menerima 100 ribu dolar Amerika Serikat dari Irman.

Duit hasil dari mega korupsi e-KTP terindikasi untuk keperluan Akom dan disinyalir juga untuk camat, kepala desa dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Dilansir dari rmol.co, awal tahun 2013, Irman dihubungi Akom untuk meminta mengunjungi kediaman Akom di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Saat itu Akom menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR RI.

Setelah permintaan Akom dalam telepon itu, Irman bergegas menyambangi kediaman Akom. Dalam pertemuan di kediamannya itu, Akom bercerita mengenai beberapa kegiatan untuk bertemu Camat, kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat di kabupaten Bekasi.

Untuk memuluskan rencana kegiatan tersebut, Akom meminta bantuan dukungan dana dari Irman. Dana mega korupsi e-KTP yang diminta sebesar Rp1 miliar.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi memastikan pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti mengani semua yang diduga menerima uang e-KTP. Hal itu sebagaimana dipaparkan dalam dakwaan tim jaksa KPK kepada Irman dan Sugiharto.

“Tetapi rincian mega korupsi e-KTP nanti akan terurai di persidangan melalui saksi-saksi yang dihadirkan tim jaksa,” kata Febri, dilansir dari rmol.co, Rabu (22/3).

Dalam kasus itu, Irman dan Sugiharto didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun terkait proyek e-KTP tahun 2011-2013. (ers)

Disarankan
Click To Comments