HUT RI 76

Aliansi Peduli Kali Jambe Tetap Tancap Gas Meski Minim Lirikan Pemda

KABUPATEN BEKASI,PenaMerdeka – Aksi bersih-bersih Kali Jambe yang dilakukan oleh relawan dari berbagai komunitas peduli lingkungan dari penjuru Jabodetabek dan Jawa tengah disambut baik oleh masyarakat. Namun, gerakan tersebut minim perhatian dari pemerintah daerah (Pemda).

Ketua Forum Peduli Kalijambe, A. Latip mengatakan, tujuannya adalah melakukan perawatan ataupun maintenance Kalijambe agar kedepannya hal tersebut bisa rutin dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Yang lebih penting adalah soal pencemaran air lindi yang dihasilkan dari TPA Sumurbatu dan TPS Bantargebang. Minimal ada pengurangan, ada upaya mereka (Pemda-red), untuk mengurangi dampak air lindi,” ujarnya ditemui di lokasi kegiatan, Minggu (26/9).

Forum Peduli Kalijambe yang sudah terbentuk kata dia, telah mendorong pihak pemerintah melalui kajian-kajian terkait dengan pencemaran. tapi, selama ini pemerintah daerah tidak merespon dengan baik.

“Akhirnya timbul aliansi peduli yang terdiri dari Ormas, LSM, serta berbagai komunitas yang ikut serta dalam kegiatan ini untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi agar menuntut kompensasi perbaikan Kalijambe terkait pencemaran yang dilakukan oleh Bantargebang dan Sumur Batu. karena di situ Pemkot Kota Bekasi yang punya tanggung jawab,” tandasnya.

“Tanggal 26 September hari ini adalah cikal bakal pergerakan kita, dimulai dari Kelurahan Jatimulya dan selanjutnya kita akan sosialisasikan ke arah Hilir Desa Mangunjaya, Setiamekar, sampai ke Tambun Utara sambil mengedukasi warga dalam memilah sampah,” katanya.

Sementara Ketua Koalisi Kawal Indonesia Lestari (KAWALI) Bekasi Raya, Yopie mengungkapkan, berdasarkan hasil lab yang KAWALI lakukan, bahwa pencemaran air lindih di kali Jambe berasal dari TPST Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu menjadikan air kali Jambe tidak layak untuk dikonsumsi bagi masyarakat sekitar bantaran kali Jambe.

“Ini bukan praduga, tapi kami sudah melakukan investigasi dari hulu ke hilir,” ungkapnya.

Pasca kegiatan ini sambungnya, pihaknya akan melaporkan ke Gakum tentang pencemaran lingkungan sungai dan ini adalah tanggung jawab bersama antara Pemkot dan Pemkab Bekasi dalam menanggulangi persoalan ini.

“Bagi saya adalah, jika pemerintah kota dan kabupaten Bekasi tidak mencermati masalah ini maka mereka adalah penyumbang pencemaran limbah terbesar di kota dan kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (Ers)

Disarankan
Click To Comments