Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Tersandung Kasus Netralitas Pilkada, Pejabat Banten Dipanggil KASN

0 67

BANTEN,PenaMerdeka – Lantaran tidak netral saat berlangsungnya tahapan Pilkada Banten 2017 beredar kabar sejumlah pejabat di lingkup Pemrov Banten dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Disebutkan, pejabat yang diduga terlibat kasus netralitas Pilkada lalu bakal terancam sangsi.

Informasi yang berhasil dihimpun, pada Jumat (5/5) ini mereka yang mendukung salah satu pasangan calon bakal dipanggil KASN. Dalam surat Komisi ASN yang disampaikan kepada Gubernur Banten tertanggal 2 Mei 2017 berisi perihal undangan klarifikasi.

KASN meminta agar Gubernur Banten menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten untuk hadir pada rapat klarifikasi terkait laporan pengaduan dugaan pelanggaran kasus netralitas Pilkada Banten 2017.

Dua pejabat yang merupakan penanggungjawab pembinaan pengawai/ASN di Pemprov Banten sudah mengantongi undangan supaya datang ke kantor Komisi ASN Jalan Letjen MT Haryono Pancoran, Jakarta Jumat, (5/5/2017) hari ini.

Sementara itu, Nata Irawan Penjabat Gubernur Banten membenarkan adanya surat tersebut, kendati ia enggan memberikan keterangan apakah terkait kasus netralitas Pilkada yang menimpa pejabat dilingkup Pemrov atau tidak. Namun Nata mengaku telah mendisposisikan tugas kepada Sekda Banten, Ranta Soeharta dan Plt. Kepala BKD Banten, Opar Sochari untuk memberikan klarifikasi ke KASN.

“Saya sudah disposisi ke Pak Sekda dan Kepala BKD untuk hadir,” kata Nata kepada wartawan, Kamis (4/5) kemarin.

Diberitakan sebelumnya bahwa selama tahapan Pilkada Banten 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mencatat ada sekitar 25 laporan dugaan pelanggaran keterlibatan ASN di Pilkada Banten.

“Beberapa pelanggaran sudah diputuskan terbukti, dan Bawaslu sudah mengeluarkan rekomendasi kepada pimpinan instansi yang ASN nya terbukti melakukan pelanggaran oleh sejumlah pejabat yang terlibat kasus netralitas Pilkada Banten lalu,” ujar, Pramono U Tanthowi, Ketua Bawaslu Banten saat merilis laporan pelanggaran Pilkada Banten 2017 beberapa waktu lalu.

Anggota tim advokasi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Ferry Renaldy ketika dikonfirmasi menyebut berdasarkan catatannya, pihaknya melaporkan sebanyak 32 dugaan pelanggaran netralitas ASN Pemprov Banten selama tahapan Pilkada Banten berlangsung.

Ferry melanjutkan, dari 32 laporan itu, pejabat yang pernah kami laporkan antara lain Sekda Ranta, Kepala Dishub Revri Aroes, Kepala Biro Umum Siti Maani Nina, Kepala BPPMD Sigit Suwitarto, Kepala BPAD Andi Fatmawati, Kepala Dinkes Yanuar, Direktur RSUD Dwi Hesti, Asda Eneng Nurcahyati, Kepala UPT Samsat Rangkasbitung, Kepala BLHD Husni Hasan CES.

Berdasarkan isi surat undangan klarifikasi, Komisi ASN menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Banten 2017 berdasarkan adanya laporan.

Kepala Sekretariat KASN, Harry Mulya Zein mengatakan, pihaknya tidak bersedia memberikan keterangan terkait adanya dugaan kasus pejabat Banten dalam kasus netralitas Pilkada. “Itu kewenangan di Bidang Pengaduan dan Penyelidikan. Silakan bisa konfirmasi ke sana,” kata Harry. (RA)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Dwi Nopriandi
Ahmad Jazuli
Loading...