MUI Pertanyakan Larangan Pegawai BIN Memelihara Jenggot

by 2017-05-18 0 comments

JAKARTA,PenaMerdeka – Asrorun Niam Sholeh Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertanyakan surat edaran Badan Intelijen Negara (BIN) yang melarang pegawai memelihara jenggot, mengunakan celana cingkrang serta berambut panjang.

Dalam hal ini, MUI secara khusus mempertanyakan aturan soal pelarangan pegawai pelihara jenggot.

“Apa urgensi larangan pelihara jenggot? Itu kan tidak terkait dengan estetika. Jenggot tak masalah asal rapi,” kata Asrorun, Kamis (18/5).

Pelarangan tersebut, melalui surat edaran No SE-28/V/2017 yang melarang pegawai BIN memelihara jenggot, berambut panjang, dan memakai celana cingkrang atau celana di atas mata kaki.

Sundawa Salya Deputi Bidang Komunikasi dan Infomasi BIN mengatakan, aturan internal itu memiliki tujuan yakni untuk menjaga etika dan estetika.

Kata Asrorun, MUI menghormati setiap aturan yang diterapkan oleh lembaga, organisasi, atau perusahaan. Namun, lanjut dia, MUI mengimbau agar aturan itu tidak bersifat diskriminatif dan menabrak hak keagamaan individunya.

Seharusnya imbuh Dia, pembuat aturan sepatutnya memiliki sensitivitas agar aturan yang dibuat tidak terkesan memojokkan kelompok tertentu baik secara etnis atau keagamaan.

“Kalau larangan rambut panjang serta memelihara jenggot itu masih wajar. Tapi tak boleh ada larangan mengenakan jilbab. Jilbab itu kan bagian dari keyakinan agama individu dan konstitusi menjamin setiap individu menjalankan keyakinan agamanya masing-masing,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, pada intinya aturan harus dibuat berdasarkan spirit equality dan komitmen untuk merajut kebersamaan, bukan malah menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu. (uqi/dbs)

Bagikan Artikel ini

Komentari Berita Ini

Tidak ada komentar

Melompat ke kolom komentar

Belum ada komentar!

Anda dapat menjadi orang pertama yang menulis komentar.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.