Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

PR Bupati, Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Tangerang Macet Pengawasan

0 76

KABUPATEN TANGERANG,PenaMerdeka – Pemanfaatan dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke wilayah Kabupaten Tangerang dianggap masyarakat setempat belum mempunyai dampak peningkatan ekonomi, karena dari infratruktur jalan saja tidak terkakomodir alias masih rusak parah.

Maka negatifnya dikatakan sejumlah pihak nanti tidak akan menyerap sektor kebutuhan masyarakat lainnya.
Kata M Luthfi Direktur Lembaga Aspirasi Masyarkat Indonesia (LAMI) saat ini ibarat kata sitem di Pemkab Tangerang dibawah Bupati Ahmed Zaki Iskandar masih mengantongi pekerjaan rumah, yakni infrastruktur jalan buruk. Seolah tidak bisa memainkan pola pemanfaatan dananya.

Padahal pada 2014 lalu menurut M. Luthfi dengan digelontorkannya dana desa tersebut berbarengan dengan itu pemerintah telah membentuk Undang-undang Tentang Desa dan Peraturan Terkait lainnya serta juga Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa masing masing.

“Kini kenyataannya jauh panggang dari api, masyarakat di Kelurahan Bantar Panjang dan Kelurahan Tapos, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang saja dari data dan pantauan langsung meskipun sudah ada dana yang diglontorkan jalannya rusak parah,” kata M Luthfi.

Sementara pantauan PenaMerdeka.com, nampak terlihat jalanan yang menyambungkan antara Desa Tapos dengan Desa Bantar Panjang rusak parah sudah sekitar empat tahun belum juga disentuh pemerintah setempat seolah pemanfaatan dana desa tidak dipakai semestinya.

Kondisi serupa tidak jauh dengan bangunan kantor Desa Bantar Panjang. Bahkan, kantor Desa Tapos sendiri itu terlihat sebagian kontruksi bangunannya sudah banyak yang rusak dan bolong akibat kurang diperhatikan.

Meskipun kalau mengacu pada Undang-undang soal pemanfaatan dana desa itu yakni sebesar 89 % untuk peningkatan Infrastruktur, 6 % untuk kebutuhan di Kantor desa seperti belanja alat tulis kerja dan lain-lain. Sementara, untuk 5 persennya sendiri itu sebagai peningkatan kesejahtraan masyarakat.

Irma salah satu siswi SMP saat ditemui mengaku kalau jalanan yang kerap dilewati itu memang selama ini rusak parah, apalagi kalau musim penghujan tiba jalan yang menyambungkan antara dua desa yakni desa Tapos dan desa Bantar Panjang tersebut seperti kubangan kerbau saja.

“Perjalanan menuju ke se sekolah rusak sekali. Apalagi kalau hujan disini sulit sekali dilewati, saya aja kalau sekolah gak lewat sini harus muter lewat jalan yang lain menuju sekolahnya,” ungkap Irma.

Sementara itu, masih minimnya pemanfaatan dana desa menurut Yusman salah seorang warga setempat membuat kultur budaya yang ada di wilayahnya seperti bertani hilang akan terkikis.

Akhirnya tidak ada pemanfaatan anggaran desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, seharusnya kata Yusman harus ada seperti halnya dibentuk Bumdes dan Pasar Ternak.

“Tentunya masyarakat disini akan lebih giat lagi kalau memang dapat dibangun sebuah pasar ternak dan pasar desa artinya masyarakat desa ini kan identik dengan pertanian. Tetapi infrsastrukturnya sendiri kan tidak dipikirkan,” ungkap Yusman.

Lanjut Yusman, kalau seandainya hasil pertanian itu sendiri sudah ada wadahnya kemungkinan petani akan lebih semangat lagi. Lahannya tidak dijual kepada pengembang. Hal ini menurutnya harus diciptakan supaya pemanfaatan dana desa tersebut berguna bagi masyarakat.

“Kalau fasilitas tidak ada, petani bakal lebih memilih tanahnya di jual karena sudah ada ekspansi bisnis dari pengembang. Artinya kultur desa sendiri pun hilang dan semua itu merupakan efek dari pemanfaatan dana desa yang tidak tepat sasaran. Makanya harus ada pengawasan langsung, dana itu dipakai buat kepentingan apa,” pungkasnya. (herman/hisyam)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Dwi Nopriandi
Ahmad Jazuli
Loading...