Dedline Data Sengketa Informasi Pertanahan Kabupaten Tangerang Akhir September

Sumarkan data sengketa informasi pertanahan

KABUPATEN TANGERANG,PenaMerdeka – Terkait penyerahan data sengketa informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang disidangkan di Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten diberitakan sudah menyepakati supaya pihak terlapor memberikan data akuntabilitas pelayanan yang diminta pelapor.

Hasil sidang KI Provinsi Banten di Jalan Raya Petir, Cipocok, Kota Serang seperti dikabarkan sebelumnya dilaksanakan pada Kamis (7/09/2017) lalu dengan nomor perkara 095/VI/KIBANTEN/PS/2017 menghadirkan kuasa Sumarkan dan Sumiyo selaku pihak perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Diakui Sumarkan, Kasi Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sudah disepakati selaku pihak terlapor akan memberikan data sengketa informasi kepada pelapor sesuai hasil mediasi KI Banten.

“Kami akan memberikan data itu paling lambat tanggal 28 September 2017. Dari 13 poin data yang diminta pelapor rata rata soal data akuntatabilitas. Sebenarnya itu bukan di wilayah saya, Pak Sumiyo yang sebetulnya bisa menjelaskan secara rinci soal ini,” kata Sumarkan di ruang kerjanya, Kadu Agung, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu (20/09).

Ketika ditanya soal pihak Kantor Pertanahan saat itu tidak memberikan data pelapor karena alasan sebagai data rahasia negara, Sumarkan menjelaskan, persoalan ini tidak seperti yang dimaksud, karena intinya kami dari hasil arahan Hakim KI Banten sudah sepakat akan memberikan data sengketa informasi kepada saudara Yusman Nur selaku pihak pelapor.

“Data yang diminta pelapor akan diserahkan 28 September nanti kini sedang diteliti atau dievaluasi pimpinan kami,” ucapnya menjelaskan.

Mudah mudahan akan lebih baik kalau proses penelitian data sengketa informasi itu sudah selesai sebelum akhir September ini.

Namun demikian terkait dengan persoalan map berkas kelengkapan yang dikeluhkan juga oleh saudara Yusman Nur, Sumarkan tidak bisa menjelaskan lantaran ia mengaku bukan kewenangannya.

Menurut Hilman Ketua Komisioner Bidang Kerjasama dan Lembaga Komisi Informasi Provinsi Banten kepada PenaMerdeka.com sebelumnya mengaku bahwa mediasi dalam sidang pertama berhasil dilakukan.

Kendati pada agenda pertama soal penyerahan data sengketa informasi sebelumnya keduanya sempat berhalangan hadir.

“Maka itu hasil mediasi sengketa informasi ini harus dijalankan sesuai kesepakatan. Maka itu pihak Kantor Pertanahan harus memberikan data yang diminta pemohon, karena kalau diingkari perkara ini bisa berlanjut ke Pengadialan Negeri setempat,” ucap Hilman via telepon kepada PenaMerdeka.com, Rabu (20/09).

Penggugat hanya meminta transparansi saja. Mungkin kedepan ada yang ingin dipelajari demi perbaikan. Apalagi menurutnya bahwa yang diminta dari saudara Yusman merupakan data  permohonan yang notabene milik publik dan bukan bersifat rahasia negara.

“Kedua pihak supaya menghormati hasil mediasi dan menyerahkan data sengketa informasi yang diminta pemohon. Masalah ini harus diselesaikan, kami hanya menjalankan tugas untuk memediasi,” tandas Hilman. (deden)

Disarankan
Click To Comments