Kemelut Pasar Lembang, Pemkot Tangerang tak Belajar kasus SDN Sukasari

Pontjo Prayoga tentang Kemelut Pasar Lembang

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – DPRD Kota Tangerang mempertanyakan kinerja Pemkot Tangerang soal tata pengelolaan lahan terutama untuk proses pembangunan. Pasalnya terkait kemelut Pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang saat ini disebut buntut belum jelasnya status lahan tersebut.

“Seharusnya pengalaman saat proses pembangunan SDN Sukasari tidak boleh terjadi lagi. Saat itu karena lahan KemenkumHAM yang belum jelas juga kan. Pemkot sepertinya tidak mengambil pengalaman itu sehingga kini soal lahan menjadi polemik lagi. Karena pedagang juga was was kalau direlokasi lahan yang baru pun sedang dalam pengawasan institusi hukum,” kata Pontjo Prayoga, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang kepada PenaMerdeka.com, Rabu (20/09/2017).

Ia menjelaskan, status lahan menjadi penting, jangan sampai kemelut Pasar Lembang berkepanjangan karena menyangkut orang banyak, yakni nasib pedagang serta masyarakat lainnya.

“Legalitas pembebasan lahan pasar Lembang karena menggunakan APBD kami dari DPRD akan mengambil sikap, tetapi kami juga sedang mengumpulkan data dan akan memanggil pihak terkait, supaya segera dicari solusinya ” ucap Pontjo.

Komisi I DPRD Kota Tangerang akan meminta keterangan terkait ijin dan status lahannya. Untuk Komisi IV mempertanyakan bagaimana masalah bangunan SMP Negeri 28 Ciledug bisa dibangun di atas lahan yang diduga bermasalah.

“Komisi III akan mempertajam bagaimana tentang pengelolaan Pasar Lembang kedepan, karena menyangkut PAD. Apakah akan dikelola swasta atau Pemkot sendiri. Intinya selain supaya kemelut pasar Lembang selesai tapi sektor PAD akan bertambah kalau pengelolaan di pegang Pemkot Tangerang,” kata politisi Gerindra ini menegaskan.

Setiap kali hearing dan melaksanakan kegiatan budgeting dan controling padahal kami DPRD selalu mempertanyakan soal kesiapan proses pembangunan.

“Terkait lahan di pasar Lembang dari 2.1 hektar lahan seluas 6000 meter kabarnya untuk pasar dan terminal yang dihibahkan,” ucapnya.

Kemudian Pontjo melanjutkan bahwa lahan aeluas 1.5 hektar sudah dibayar Pemkot. Hanya saja masalahnya ada juga informasi kalau lahan pasar Lembang yang dibebaskan Pemkot Tangerang masih berbentuk cassie. Maka itu kami juga perlu keterangan dari pemilik tanah.

Diketahui sebelumnya, sebelum kemelut Pasar Lembang terjadi, kasus yang mirip juga pernah terjadi dimana Menteri Hukum dan Ham RI Yasonna Laoly sempat menyemprot Pemkot Tangerang karena menggunakan lahan tanpa seizin Kemenkumham.

Hal itu diungkapkan Menteri saat ia meninjau beberapa aset Kemenkumham yang ada di Kota Tangerang pada 21 Maret 2016 lalu. (yuyu)

Disarankan
Click To Comments