Jazuli Abdillah Selamat Idul Fitri

Jokowi Minta Transparansi Dana Desa, Pengamat : Lemah, Rawan Dipusaran Korupsi

transparansi dana desa lemah

BANTEN,PenaMerdeka – Penggelontoran dana desa dari pusat sejatinya kata Presiden Joko Widodo, menimbulkan dampak kesejahteraan. Sejumlah pengamat menyebut potensi diselewengkan. Sebab sekarang saja, kepala desa sungkan membeberkan soal transparansi dana desa.

Yusman Nur, Pengamat Informasi Publik menilai penerimaan dan penggunaan dana desa seharusnya bisa lebih transparan dan akuntabel. Sehingga eksistensi desa bisa terjaga dan yang palin penting kata dia, masyarakat desa bakal hidup sejahtera.

“Ini memang tujuan pemerintah (desa maju), Cuma sekarang penggelontoran dana jangan disalahgunakan. Aturan soal tranparansi sudah ada hanya saja oknum aparatur desa kerap tidak menggunakan standar transparansi, intinya transparansi dana desa kerap diabu abukan,” kata Yusman, kepada PenaMerdeka.com, Jumat (6/10/2017).

Akibatnya, tingkat kedisiplinan serta pelayanan publik masih buruk sekali. Kalau dana desa tidak diselewengkan pembangunan bakal lebih cepat terlealisasi. Roda perekonomian di desa pun dapat berjalan efektif, khususnya di bidang pertanian.

“Kehidupan masyarakat desa yang identik menjalani pekerjaan sebagai petani, nanti akan tetap eksis,” ucapnya menjelaskan.

Sayangnya pengawasan dana desa secara bersama di tingkat bawah terlihat masih lemah. Pengawasan itu kata Yusman ada pada masyarakat desa itu sendiri bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Camat. Namun demikian masih ada pengawasan di Inspektorat, SKPD, Polri serta KPK.

“Menurut saya sekarang ini belum berjalan sesuai dengan aturan. Masih dipusaran korupsi lantaran pengawasan yang tidak berjalan,” imbuhnya.

Maka itu kami meminta kepada pemerintah daerah supaya lebih serius terhadap pengawasan penerimaan dan penggunaan dana tersebut supaya tujuan dan harapan bisa maksimal.

Yusman kembali menjelaskan, fakta dilapangan bahwa pengawasan dana desa memang belum maksimal. Presiden Joko Widodo sendiri dan Gubernur Banten Wahidin Halim sendiri sempat mempertanyakan ketertinggalan secara ekonomi Banten saat ini kendati mempunyai banyak aspek pendukung.

“Mengapa Provinsi Banten yang letaknya tak jauh dari Ibu Kota DKI Jakarta masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya di Pulau Jawa,” tandasnya.

Sebelumnya saat Presiden Jokowi berkunjung ke Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Rabu (4/10/2017) ia menjelaskan dana desa yang dikucurkan bernilai total Rp 127 triliun.

Saat itu Jokowi menyerukan warga supaya melakukan pengawasan dana desa yang jumlahnya fantastis.

Presiden menyebutkan, ada penggelontoran anggaran pada tahapan pertama senilai Rp 20 triliun, tahap kedua ada Rp 40 triliun, dan tahap ketiga sebesar Rp 60 triliun. Kira-kira tiap desa mendapat Rp 300 juta pada tahun pertama, pada tahun kedua mendapat Rp 600 juta, dan pada tahun ketiga mendapat sekitar Rp 800 juta.

Ia juga menyebutkan soal adanya jumlah 70.004 desa yang ada di Indonesia. Sampai tahun ini, kurang-lebih ada 900 kepala desa yang memiliki masalah,” kata Jokowi.

Terkait dengan anggaran menurutnya sangat besar. Duit itu rawan dikorupsi. Maka perlu adanya pengawadan dana desa. Jokowi mewanti-wanti agar para aparat desa tak melakukan penyimpangan dana desa atau mereka bakal dipenjara.

“Hati-hati! Kepala desanya ditangkap. Pengawasan sangat perlu. Saya nggak menakut-nakuti. Rp 127 triliun itu bukan angka kecil. Itu angka yang gede sekali,” ucapnya menegaskan.

Jokowi ingin dana desa benar-benar bermanfaat bagi orang desa, bukan balik kembali ke Kota Jakarta. Bila duit sebesar itu tak memberikan kemanfaatan bagi warga desa, itu aneh.

Dana desa bisa dipakai untuk pembangunan apa pun asalkan berguna bagi warga desa. Namun pembangunan yang dijalankan menggunakan dana desa harus melibatkan warga desa juga.

“Jangan, misalnya, membangun infrastruktur jalan namun kontraktornya didatangkan dari Jakarta, buruhnya juga dari Jakarta. Seharusnya warga desa atau lingkungan desalah yang diikutsertakan,” katanya.

“Semua pihak dapat melakukan pengawasan dana desa. Ini supaya bisa tersalurkan dengan baik. Saya minta tidak hanya aparat (yang mengawasi),” tandas Jokowi. (redaksi)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan