Jazuli Abdillah Selamat Idul Fitri

PMII Kota Tangerang Tagih Keadilan Dampak Pembangunan Pasar Lembang

dampak pembangunan pasar lembang ciledug

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Komisariat Universitas Islam Syekh-Yusuf (Unis) Kota Tangerang, mengaku prihatin terkait adanya dampak pembangunan Pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang.

Dalam kajiannya, terkait dampak atas rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Alun-alun yang sedang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, disebutkan sejatinya penyelesainya tidak harus menimbulkan permasalahan baru.

Apa lagi kata perwakilan PMII, Muhamad Sopian Hidayatullah, selain itu dalam prosesnya jangan sampai menimbulkan keresahan dari dampak pembangunan pasar baru yang kini juga sedang di bangun.

Memang bahwa adanya pasar penting bagi masyarakat setempat, baik itu pihak pedagang maupun pembeli.

“Kalau Pemerintah Kota Tangerang ingin mendirikan alun-alun, mereka tidak perlu menggusur lahan yang sudah dijadikan pasar sejak tahun 90 an ini. Terkesan malah melemahkan,” kata Sopian, Kamis (12/10/2017) kemarin.

Nasrul Fajri, Ketua PMII pada Komisariat Unis Kota Tangerang menyebutkan, bersama kader lainnya juga sedang fokus membantu penyelesaian dampak pembangunan pasar Lembang.

“Ini murni langkah pendampingan bagi seluruh eks pedagang pasar Lembang, lantaran kondisinya dirasakan seperti terdzolimi,” ucapnya menegaskan.

Sebab kata dia kami berkewajiban menyampaikan hal ini, bahkan secara moril berkepentingan memperjuangkan hak-hak pedagang.

Saat ini kondisi yang kami tahu, dari dampak pembangunan pasar dan relokasi pedagang dari informasi yang berkembang di media maupun dari hasil observasi teman-teman PMII Unis, menimbukan kekhawatiran bagi pedagang untuk menempati pasar baru.

Pasalnya selain mempertanyakan kejelasan dampak pembangunan pasar baru adalah terkait status tanah lapak dimana pedagang nanti berjualan. Akhirnya ada anggapan ketidakjelasan terkait persoalan izin pembangunan pasar yang baru.

Saat ini kata Nasrul Fazri, pedagang sudah dibebankan atas biaya lapak baru yang telah diterapkan dan ditentukan nilainya oleh pengelola pasar yang baru.

“Kesimpulan sementara adalah, pertama adalah ketidakadilan pemerintah terhadap hak masyarakat pedagang hingga berdampak buruk bagi keberlangsungan matapencaharian pedagang itu sendiri,” ucap Nasrul Fazri.

Kemudian, saat ini pun selain soal dampak pembangunan pasar baru ada juga permasalahan lainnya yakni efek sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar, secara otomatis akhirnya menggangu aktivitas perdagangan, baik itu terhadap daya beli konsumen maupun daya jual para pedagang.

“Kasihan akhirnya mereka jadi gak jelas. Yang sudah direlokasi mengeluhkan penurunan omset, sedangkan masih banyak juga pedagang yang jadi galau, bingung masih mau tetap jualan atau enggak,” ujarnya menjelaskan.

Atas kondisi ini, maka kami dari PMII Unis Tangerang, dalam waktu dekat akan membawa aspirasi para pedagang ke DPRD Kota Tangerang.

“Kalau perlu adanya dampak pembangunan pasar dan RTH yang tidak direspon kalau perlu membuat aksi parlemen jalanan. Kita sama-sama minta pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tangerang,” pungkasnya. (uki/redaksi)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan