Jokowi Protes, soal Duit APBD Pemkot Tangerang Diparkir ke Bank

Pemkot Tangerang APBD

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang adalah salah satu pemda yang sempat diprotes Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab masih ‘memarkirkan’ APBD-nya dalam jumlah besar di bank pembangunan daerah.

“Jangan sampai kami sudah transfer, duitnya malah diparkir di bank. Jangan sampai kayak begini lagi. Yang kayak gini kami ikuti terus. Jangan dipikir saya enggak ikuti yang begini,” ujar Jokowi, Selasa (24/10/2017).

Dalam acara yang mengundang sekitar 500 bupati, wali kota, dan gubernur ke Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (24/10/2017) Pemkot Tangerang disebutkan Presiden menyimpan anggaran sebesar 32 persen dari APBD.

Presiden Jokowi meminta kepala daerah mendorong kepala-kepala dinas untuk segera menggunakan anggaran tersebut. “Kejar dinas-dinasnya agar uang itu segera digunakan, berputar di masyarakat dan ekonomi di daerah menjadi tumbuh,” ujar Jokowi.

Presiden dalam kesempatan itu mengaku bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung di daerah.

Jokowi menambahakan, selain Pemkot Tangerang ada tiga daerah yang mempunyai hal serupa yakni Pemerintah Kabupaten Tangerang menyimpan APBD nya sebesar 34 persen, Kabupaten Jember sebesar 36 persen dan Kabupaten Kutoarjo sebesar 31 persen.

“Ini jelas sekali posisi Presiden ada di mana dan Pemda di mana, jelas. Jadi kalau Saudara saya cek, saya tegur. Itu memang tugas saya,” katanya menjelaskan.

Jokowi meminta kepala daerah yang hadir melihat lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini jelas mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

“Jangan berpikir karena ada otonomi daerah jadi lepas penuh. Tidak seperti itu,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Presiden tidak hanya mempersoalkan Pemkot Tangerang, Pemkab Tangerang, Pemkab Kutoarjo serta Pemkab Jember karena masih menyimpan APBD nya dalam jumlah signifikan.

Ia juga sempat menegur gubernur, bupati, dan wali kota yang daerahnya memiliki pertumbuhan ekonomi hingga serapan anggaran yang rendah. (aputra/dbs)

Disarankan
Click To Comments