APBN 2018 Diketuk, Transfer Daerah dan Dana Desa Rp 766,16 triliun

 

APBN 2018 diketuk

JAKARTA,PenaMerdeka – Belanja negara yang dituangkan dalam APBN 2018 senilai Rp 2.220,6 triliun telah resmi diparipurnakan di DPR-RI. Ada rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454 triliun dan transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 766,16 triliun.

Seperti diketahui rincian untuk transfer ke daerah sebesar Rp 706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp 60 triliun.

Penggunaan dana desa dan transfer daerah yang tercantum dalam APBN 2018 menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/10/2017) akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Sri Mulyani kembali menjelaskan, ada beberapa kebijakan utama yang akan ditempuh pada 2018. Pertama, pagu Dana Alokasi Umum atau DAU tetap bersifat dinamis.

Kemudian cakupan yang ada dalam APBN 2018 memperluas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau, DBH dana reboisasi selain untuk rehabilitasi hutan dan lahan, penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, dan pembenihan. Sebanyak 25 persen dana transfer umum diarahkan untuk belanja infrastruktur.

“Dana alokasi khusus atau DAK fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, irigasi dan pertanian, perumahan, dan jalan serta transmigrasi,” ucap Menkeu.

Sementara alokasi DAK nonfisik dalam APBN 2018 menyasar kepadatunjangan penghasilan guru (TPG) untuk 1,2 juta guru, bantuan operasional sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, dan bantuan operasional kesehatan untuk 9.767 Puskesmas.

Pemberian dana insentif daerah, lanjut dia, untuk memicu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan dan pelayanan pemerintahan umum.

“Sedangkan dana desa diarahkan untuk pengentasan kemiskinan melalui penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula,” ucapnya.

Di APBN 2018 ini tandas Menkeu ada proram pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin, dan afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi. (hisyam)

Disarankan
Click To Comments