Zulfikar Demokrat

Prahara Dualisme, Hanura Banten Kubu Eli Mulyadi Tuding SK Subadri Tak Sah

0

BANTEN,PenaMerdeka – Pengurus Hanura Provinsi Banten kubu Eli Mulyadi menuding 7 DPC Kota dan Kabupaten di Banten atas Surat Keputusan (SK) terbaru yang dikeluarkan Osman Sapta Odang alias OSO menganggap tidak sah. Eli mempertanyakan kedudukan DPD Hanura Banten versi Subadri selaku Ketua.

“Kami selaku yang hadir pada saat munaslub tidak mengakui dengan adanya SK tersebut,” tegas Eli saat jumpa pers di Gedung DPD Hanura Provinsi Banten, Jalan Syeh Nawawi Albantani, Curug, Kota Serang, Sabtu (27/1/2018).

Apalagi menurutnya jika nanti akan ada proses Pergantian Waktu (PAW) saat menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten pihaknya akan menempuh jalur hukum. Ia menekankan dengan kondisi sekarang harus terjadi keputusan politik atau keputusan hukum terkait konflik dua kubu di Partai Hanura Banten dan Pusat.

“Tanyakan saja, apakah pelaksanaan Musda, Muscab luar biasanya sudah sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura tidak, orang yang pesertanya juga abal-abal, tidak sah,” kata Eli.

Jika kesepakatan politik antara kedua kubu tidak terjadi, maka proses hukum melalui Penadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan ditempuh untuk memastikan kepengurusan Partai Hanura Banten yang sah.

“Ya kami akan terus melakukan kerja politik selama belum ada keputusan rekonsiliasi. Kalau untuk verifikasi partai kita lihat saja nanti di Sipol, kepengurusan siapa yang masuk,” ucapnya menegaskan.

Maka itu menjelang perhelatan pemilihan walikota dan bupati mendatang tidak akan mempengaruhi kontelasi dukungan. Selain itu, tidak akan mempengaruhi proses pemenangan Pilkada Serentak 2018 Banten yang telah direkomendasi Hanura.

Beredarnya mosi tidak percaya pimpinan Partai Hanura di daerah bukan terjadi di Hanura Banten saja, lantaran bermula terkait perbedaan pengusungan pasangan calon kepala daerah oleh kubu OSO dan Suding. Selain itu, akhirnya OSO juga dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan uang partai ke OSO Sekuritas.

Dualisme ini juga berujung pemberhentian OSO dari jabatannya atas dasar permintaan dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang menyebutkan mosi tidak percaya. Tetapi OSO pun mencopot Sarifuddin Sudding dari posisi Sekretaris Jenderal digantikan Herry Lontung Siregar. (yuyu)

kanal partai gerindra
Baca Berita Lainnya
Puji Rahman Hakim Perindo

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

felis tristique facilisis dapibus ut sit libero odio Nullam neque.