Pemkab Bekasi Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Pasal Penghinaan Presiden, Ahli Hukum Tata Negara: Tidak Relevan

0

JAKARTA,PenaMerdeka – Niatan DPR dan Pemerintah yang akan menghidupkan kembali pasal Penghinaan Presiden dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menimbulkan pro dan kontra. Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti mengungkapkan, tidak ada urgensi untuk menghidupkan pasal tersebut.

Menurutnya, hal tersebut melanggar nilai-nilai demokrasi. Karena hal itu sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan no. 013-022/PUUIV/2016.

“Sebenarnya, terkait pasal Penghinaan Presiden itu sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK (Mahkamah Konstitusi) melalui putusan nomor 013-022/PUUIV/2006,” ungkapnya, Rabu (7/2/2018).

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu menganggap bahwa hal tersebut sudah tidak relevan sekali dengan demokrasi dan negara hukum modern.

Bahkan, pada negara-negara Monarki di Eropa, pasal tersebut sudah ditinggalkan jauh-jauh. Meskipun masih ada dalam perundang-undangan mereka.

Sebaliknya, di Indonesia ingin menghidupkan lagi. DPR dan pemerintah juga akan melanggar prinsip penting dalam negara hukum dengan mengabaikan putusan MK.

Seperti diketahui, DPR saat ini sedang membahas revisi KUHP. Adapun dalam draf revisi itu tercantum Pasal Penghinaan Presiden 263 ayat 1 yang berbunyi Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (uki)

PDAM Tirta Benteng

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Aenean diam id Donec felis mattis consequat. ante.