Zulfikar Demokrat

Ini kata Walikota dan Dewan Soal Perda Diniyah

PenaMerdeka – Arief R Wismansyah, terkait usulan dari DPRD Kota Tangerang tentang Perda Diniyah menganggap bahwa hal itu sangat relevan di Kota berjuluk Akhlakul Karimah. Ia merespon positif, karena Perda itu untuk membendung merosotnya nilai moral pada anak-anak.

“Perda Diniyah mengatur tentang kebutuhan siswa yang beragama muslim. Itu salah salah satu perda yang diusulkan oleh DPRD Kota Tangerang,” katanya. Menurutnya, yang terpenting saat ini Perda itu dimunculkan dahulu. Terkait persoalan tekhnis, merupakan tahapan selanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Perda Diniyah memang telah diajukan oleh komisi II, DPRD Kota Tangerang. Fraksi PDI-P belum memastikan langkah selanjutnya, konon mereka beralasan bahwa hal itu harus ada kajian yang lebih mendalam.

Dan saat ini, kata Amarno Yuwono, Sekretaris Komisi II, DPRD Kota Tangerang, bahwa usulan Perda tersebut telah sampai di Badan Pembentukan Perda (BPP). Cuma kata Amarno, dari semua fraksi yang ada, hanya PDI-P saja yang belum menyatakan setuju.

“Karena mereka mengusulkan harus ada pengkajian lebih dahulu. Menurutnya, kawan-kawan di PDI-P diharapkan supaya bisa sejalan dengan fraksi yang lain,” kata Amarno menjelaskan

Yati Rohayati, Ketua BPP, ketika dikomfirmasi TPPI menjelaskan, usulan Perda tersebut pada bulan selanjutnya akan segera dibahas. “Ada empat Perda yang telah masuk di BPP termasuk Perda Diniyah tersebut. Tapi kita akan membicarakan dengan kawan-kawan dewan lainnya, mana yang akan kami prioritaskan lebih dahulu,” ujarnya kepada penamerdeka.com.

Terkait soal SPM, ia mengatakan, meskipun belum diterbitkan dari Kemenag RI, tetapi kewenangan pengaturannya bisa mengacu kepada daerah itu sendiri. Kemudian nanti kita akan berkoordinasi dengan Kemenag setempat.

Suparmi, Ketua DPRD Kota Tangerang mengatakan, soal kebutuhan Perda tersebut kita harus melihat kepentingan masyarakat. Bukan persoalan setuju dan tidak setuju.
Menurutnya, tinggal tergantung apakah Perda tersebut efisien dan efektif ditengah masyarakat kita yang heterogen ketika nanti akan dijalankan. “Jadi harus dikaji lebih dalam,” kata politisi asal PDI-P ini menjelaskan. (….)

Puji Rahman Hakim Perindo
Baca Berita Lainnya

Komentar telah ditutup.

commodo odio non neque. elementum Donec justo adipiscing leo vel, Curabitur