Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Temukan Proyek SMA/SMK Bermasalah, WH Bentuk Satgas

0 254

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Sejumlah proyek SMA-SMK Negeri di Provinsi Banten dikabarkan ditemukan masalah dari proses pembelian lahan yang bersengketa hingga pembangunan yang diduga dikorupsi.

Diketahui, sekarang ini kewenangan SMA-SMK Negeri dan Swasta dikelola langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov), menurut Gubernur Banten, merupakan seutuhnya tanggung jawab Pemprov Banten.

“Sejak 2 tahun (SMA-SMK, red) dialihkan dari kota dan kabupaten ke pemprov, ini menjadi tanggung jawab kita,” kata Gubernur Wahidin Halim (WH), saat membuka resmi acara pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2020, di Hotel Aryaduta Kawasan Lippo Karawaci, Rabu (12/12/2018).

Pasalnya kata mantan Walikota Tangerang ini, bukan saja persoalan peralihan kewenangan, tetapi menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam pelaksanaannya kita harus mengcover sebanyak 20.000 guru berstatus negeri dan swasta. Begitu juga dengan kwalitas dan jumlah sarana dan prasarana sekolah SMA/SMK Negeri di Banten yang harus ditingkatkan.

“Bangunan yang belum diselesaikan tapi sudah diserahkan, tanahnya juga belum diselesaikan karena masih ada yang menumpang di atas lahan lain,” ucap WH.

Ini kita yang harus Pemprov Banten selesaikan, hanya saja dari banyaknya lahan yang dibebaskan dibeli dari Pemprov Banten ada sejumlah bidang tanah yang bermasalah.

Kata WH, ditemukan adanya kondisi tanah yang tidak bagus, pembangunannya dikorupsi, ini persoalannya lantaran mereka memikirkan kepentingan untung pribadi saja.

“Pembeliannya tanahnya ada yang miring, tanahnya masih sengketa yang penting asal dibayar. Karena mereka oknum yang penting asal untung saja tidak buat kepentingan masyarakat. Ini fakta yang membuat saya harus tegas,” tegasnya.

Seharusnya dalam proses pembangunan sekolah itu dirampungkan progress akses jalan dan status lahannya, kemudian berlanjut ke proyek bangunan gedungnya.

Sehingga dalam pembangunan sarana itu tidak mendapat protes masyarakat. Sebab, seolah kita tidak mempunyai sistem perencanaan yang baik.

“Jadi yaa akhirnya masyarakat protes, tapi saya tidak diam, makanya saya bentuk satgas BPKP. Karena proses pembeliannya lahan dan tanahnya harus diselesaikan,” pungkas WH.

WH beralasan, lantaran program pembangunan pendidikan Banten bukan cuma untuk memberikan bantuan atau conkuren yang sifatnya hanya untuk urusan pemerintah pusat dan provinsi saja, semua persoalan tetap harus diselesaikan.

Acara dihadiri bupati dan walikota di Banten, nampak hadir juga Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Ketua DPRD Provinsi Banten, Kapolda Banten, Danrem 052 Wijayakrama serta Dirjen Kemendagri. (abdul)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
HPN
Loading...