Lagi, Bullying Banjir Awal Tahun di DKI Jakarta terendam banjir

Oleh : Rakhmat Mulyana 

Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur

Tidak untuk pertama kalinya Jakarta terendam banjir. Banjir besar pertama kali terjadi menerjang Jakarta tahun 1918 saat pemerintahan Gubernur Jenderal VOC Johan Paul van Limburg Stirum.

Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1920, Stirum mencanangkan Kanal Banjir Barat. Pembangunan Kanal Banjir Barat itu dimulai dari Pintu Air Manggarai hingga Muara Angke. Saat itu, ketinggian air mencapai 1,5 meter di beberapa titik.

Menurut situs Historia, pada masa kolonial, pemerintah membentuk Department van Burgerlijke Penbare Werken (BOW) tahun 1918. Lalu diserahkan kepada Gemeentewerken atau badan yang mengurusi perhubungan dan perairan di tingkat kotapraja pada 1933.

Puncak pengendalian banjir di Jakarta diketahui terjadi pada 1913 sampai 1930. Tahun 1927, pemerintah sempat mengeluarkan 288.292 gulden.

Beberapa tahun bersilam, tepatnya saat malam pergantian tahun 2020, Jakarta kembali diguyur hujan lebat tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WIB sampai 1 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB.

Curah hujan yang mengguyur tercatat 377 mm per hari. BMKG menyebut curah hujan ini tertinggi sejak 1996.
Akibatnya ada 169 titik banjir di seluruh wilayah Jabodetabek dan Banten, seperti disampaikan Kapusdatin dan Humas BNPB Agus Wibowo.

Titik banjir terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat 97 titik, DKI Jakarta 63 titik dan Banten 9 titik. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah yang paling terdampak banjir adalah Kota Bekasi (53), Jakarta Selatan (39), Kabupaten Bekasi (32), dan Jakarta Timur (13).

Banjir tidak hanya melanda Jakarta. Berdasarkan data yang dikumpulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari berbagai sumber, berikut wilayah di Jabodetabek yang dilanda banjir pada awal tahun baru 2020:

Bekasi: Teluk Pucung Bekasi, Pondok Gede Permai, Perum Villa Jatirasa, Jaka Kencana, Kemang Ifi Graha Bekasi, Bojongkulur, Vijar, Jalan Garuda, PPA Jatiasih, Jalan Sunan Kali Jaga, Perumahan metland Tambun, Perumahan harapan permai Bekasi, Pondok Kelapa Jakarta Timur, Cipinang Jakarta Timur

Bogor: Di Bumi Mutiara, Desa Bojongkulur, dua bangunan di pinggir tebing sekolah Alam Bambu Hitam roboh akibat hujan deras.

Tangerang: Perumahan Pulo Indah, Cipondoh

Tentunya bencana banjir ini mengundang banyak komentar dari kalangan masyarakat, salah satunya adalah muncul Hastag #AniesGabisakerja yang trending di Twitter regional Indonesia.

Hastag tersebut berisi kicauan-kicauan warganet yang mengkritik Gubernur Anies Baswedan dalam penanggulangan banjir. Banyak pihak yang menilai Anies kurang tanggap dalam mengantisipasi banjir.

Hal ini pun mengundang respon dari warganet lain yang tidak sependapat dengan hastag tersebut.
Seperti Ali, Yang mengatakan #AniesGabisakerja dan menyalahkan pak Anis lalu membangga-banggakan Ahok sangat gak punya empati. Ini musibah malah dijadikan ajang saling menjatuhkan & politik. Lagipula banjir ini hampir semua Jabodetabek knp yang disalahin #hanyaanies? Lalu Gubernur lain kemana?” cuit Habib Ali menggunakan akun Twitter @alialhinduan
“Yang banjir wilayah Jabodetabek, tapi yg disorot dan dinyinyirin gubernur Jakartanya. Bodetabek nya dikemanain? Semoga musibah ini cepat berlalu dan tidak ada korban jiwa,” tuturnya.

Munculnya respon dari masyarakat terkait dengan isu banjir ini mensyaratkan etika politik sudah berjalan. Masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya bahkan memberikan pengaruh atas pendapatnya di ranah publik.

Menurut Franklyn Haiman (1958): Etika politik mensyaratan adanya peningkatan kapasitas rasional manusia. Upaya persuasi seperti kampanye politik, komunikasi pemerintah, periklanan, dan lain-lain, adalah suatu Teknik untuk mempengaruhi penerima dengan mnghilangkan proses berfikit sadarnya dan menanamkan sugesti atau penekanan pada kesadaran, agar menghasilkan perilaku otomatis yang tidak reflektif.

Paul Ricoeur (1990) juga mengatakan etika politik diperlukan untuk hidup Bersama dan untuk orang lain, memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi yang adil. Setiap orang mendamba kehidupan yang baik. Eksis secara wajar. Dan meraih sesuatu yang diidamkan. Untuk mencapainya, ada suatu mata rantai yang berkesinambungan.

Hidup bersama dalam kerangka institusi yang adil, dapat terwujud bila kita bersedia menerima pluralitas. Institusi-institusi yang adil mewadahi warga negara untuk hidup bersama tanpa saling merugikan. Kebebasan yang dimiliki warga negara seperti kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya, memberi ruang bagi warga negara berinisiatif dan kritis pada institusi yang tidak adil.

Etika politik, menurut Ricoeur, tidak hanya menyangkut perilaku individual, tapi juga terkait tindakan kolektif. Ketika suatu keputusan butuh persetujuan dari sebanyak mungkin warganegara, legitimasi kolektif publik dapat dimanfaatkan dalam menerapkan politik yang beretika.

Biasanya untuk memperoleh persetujuan, politisi perlu memiliki kemampuan meyakinkan. Agar warga negara tidak mudah terpengaruh oleh terpaan isu yang diangkat politisi, warga negara perlu kritis.

Jika melihat sejarah banjir dan kontur tanah Jakarta merupakan daerah dataran rendah dan berdiri diatas tanah rawa. Sehingga jika area hijau dibatasi dan masalah sampah belum mendapatkan solusi yang baik, maka banjir akan terus terjadi. Pemerintah perlu melakukan artificial recharge atau injeksi air ke dalam sumber air tanah.

Masyarakat juga harus dicegah untuk mengambil air tanah dengan cara pemerintah provinsi menyediakan alternatif air yang diambil bukan dari air tanah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru bisa menyediakan air ke masyarakat hanya 40 persen dari kebutuhan. Angka itu masih jauh dari kewajiban pemerintah menyediakan sebanyak 100 persen untuk semua elemen masyarakat. Drainase, normalisasi sungai, semua tadi di samping masyarakat dipaksa untuk membikin sumur resapan.

Jika mengacu pada banjir tahun 2020 ini, beberapa kelompok masyarakat melihat isu banjir yang melanda Jakarta hanya dari satu persepektif saja. Unsur politik dalam banjir kali ini begitu kuat karena masayarakat yang kontra terhadap Anies hanya melihat kegegagalan Anies memimpin Jakarta. Sehingga kata gagal sudah meligitimasi kepemimpinan Anies dan membandingkannya dengan kepemimpinan Ahok.

Bullying terhadap Anies di Sosial Media begitu marak. Situasi seperti ini akan dikembalikan kepada rakyat. Apakah anak bangsa yang potensial seperti Anies ini akan dibiarkan sendirian menghadapi komplotan orang-orang yang selama ini merampok kekayaan tanah air? Harus dibela. Ini tidak hanya berlaku buat Anies.

Tapi mesti berlaku untuk semua anak bangsa yang berintegritas, berkapasitas dan berpeluang memimpin dan memperbaiki nagara barnama Indonesia ini. Bully-an seperti apapun jika rakyat memandang suatu hal dari berbagai aspek dan selalu melihat fakta secara obyektif, maka Anies Baswedan akan mendapatkan ruang untuk berkontribusi lebih besar lagi buat negara dan bangsa di masa depan, dan tentunya masalah banjir di Jakarta bukan hanya menjadi masalah dan tanggung jawab Gubernur saja, tapi seluruh masyarakat Jakarta. Mulailahlah untuk membuang sampah pada tempatnya dan menyediakan ruang terbuka hijau yang lebih banyak.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...