Tuntut Hak, Karyawan PT ISS Indonesia Bakal Demo Kedubes Denmark

KOTA TANGSEL,PenaMerdeka – Puluhan karyawan PT ISS Indonesia menggelar unjuk rasa menuntut sejumlah hak buruh. Tak sampai disitu, bahkan mereka menyebut akan melakukan hal sama (demo) ke Kedubes Denmark.

Aksi berlangaung di halaman kantor perusahaan yang beralamat di Bintaro, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel, Senin, (17/2/2020).

Rencananya buruh perusahaan outsourching tersebut akan menggelar demonstrasi selama tiga hari berturut-turut.

“Aksi ini sebenarnya tak harus terjadi, karena yang kita tuntut ini sifatnya normatif, aturan yang harusnya dilakukan, dijalankan perusahaan,” ungkap Sekretaris Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga Informatics Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) PT ISS Indonesia Fajar, Senin (17/2/2020).

Menurutnya, pada aksi ini ada sejumlah tuntutan yang digaungkan pendemo. Di antaranya, pemotongan gaji saat hak cuti. Harusnya gaji diberikan penuh tidak dipotong.

Kemudian, penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Setiap tiga tahun sekali ISS perpanjangn kontrak dan lamar kerja ulang. Harusnya diangkat karyawan tetap.

Lalu, tentang hak berunding upah. Sebenarnya ini tidak perlu terjadi karena di PKB kita sudah diatur di Pasal 13 Ayat 2 mekanisme skala struktur upah itu harus dirundingkan dan disepakati oleh kedua belah pihak tulisannya begitu antara ISS Indonesia dan Serikat Buruh Nikeuba.

“Kenyataannya manajemen ini ngga pernah ngajak kita berunding setiap tahun tapi menentukan sendiri,” keluh Fajar.

Selain itu, sambung Fajar karyawan juga mengeluhkan kenaikan gaji tak sesuai aturan.

“Ada yang ngga naik, ada yang naik cuman sepuluh ribu, terus ada yang naik cuman limapuluh ribu. Sementara kan kenaikan UMK atau UMP kan penetapan dari Gubernur sebesar 8,25 persen. Jadi yang kerja lebih dari setahun seharusnya punya hak untuk berunding,” terangnya.

“Tiga hari ini kita akan lakukan aksi terus menerus, dan besok akan lebih besar,” katanya.

Sedangkan, kata Fajar, Dinas Tenaga Kerja Kota Tangsel tidak memihak karyawan. Padahal, harusnya independen.

“Ranah mereka seharusnya menjadi penengah, tapi ini berunding seolah-olah Disnaker Tangsel dan Pengawas dari Provinsi Banten seolah mereka memihak. Makanya, kalau memang aksi ini hasilnya buntu terus. Kita akan aksi di Disnaker Tangsel dan Kedutaan Denmark,” tukasnya. (sg)