Dewan Soal Kepala SMA/SMK Negeri Didefinitifkan Gubernur: Fokus Pelayanan Pendidikan

DINDIK DIMINTA KEMBANGKAN DUNIA PENDIDIKAN BANTEN

BANTEN,PenaMerdeka – Komisi 1 DPRD Provinsi Banten mengklaim kebijakan gubernur Banten mendefinitifkan sejumlah Kepala SMA dan SMK Negeri yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt) adalah langkah tepat.

Pasalnya, menurut Ahmad Jazuli Abdilah, anggota Komisi 1 DPRD provinsi Banten, kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan. Dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selain itu kata politisi Partai Demokrat ini, juga sudah didasari Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018. Hal inipun dalam rangka mengefektifkan pelayanan publik pada satuan pendidikan level menengah di provinsi Banten.

Kata Jazuli menambahkan, Komisi 1 DPRD Provinsi Banten diakuinya memang menangani bidang aparatur kepegawaian dan pelayanan publik.

“Ini langkah yang tepat untuk menjawab pertanyaan publik agar lebih mengefektif pelayanan di satuan pendidikan, tinggal para kepsek yang diangkat fokus saja bekerja dan bekerja yang baik,” ungkap Jazuli kepada wartawan setelah paripurna pembukaan masa sidang ke-1 tahun 2020-2021 di gedung DPRD Banten, Senin (1/9/2020).

Diharapkannya, para kepsek nantinya bekerja sesuai tupoksi. Ditengah pandemi harus bekerja inovatif.

Meskipun kata Jazuli, profesi mereka itu hakekatnya adalah guru. Jadi kepsek itu bukan profesi, tapi hanya tugas tambahan yang bisa selesai atau diberhentikan kapan saja walaupun sebagai guru ASN-nya belum pensiun.

“Ya, bila tidak jadi kepsek harus kembali mengajar lagi, jangan malu dan risih, justru itu mulia. Gak usah manuver macam-macam untuk mempertahankan posisinya,” tukas Jazuli.

“Guru itu mulia derajatnya, jangan mentang-mentang lama menjabat kepsek gak mau ngajar lagi atau gak mau dimutasi, kecuali memang mau ngambil jalur sebagai widyaiswara, pengawas, atau jabatan fungsional umum,” jawanya.

Kami minta dinas pendidikan fokus saja bekerja optimal, lakukan terobosan, kejar target capaian RPJMD dan RKPD.

Selain itu berdayakan SDM internal termasuk tenaga honorer yang jumlahnya hampir 10 ribuan.

“Ajak berlari aparaturnya baik yang di kantor dindik, KCD, terutama di sekolah. Lakukan evaluasi kinerja dan kepemimpinan kepala sekolah, ganti yang gak beres dan tidak bisa menjalankan program gubernur,” ucap Jazuli.

Pihak Dindik jangan takut dan merasa terganggu dengan protes atau gugatan apapun dari siapapun soal kebijakan, karena itu ada ranahnya sendiri, ada biro hukum dan pengacara pemrov yang bertanggungjawab. (red)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...