HUT RI 76

Bappeda Kabupaten Bekasi Sabet Penghargaan Reformasi Birokrasi

KABUPATEN BEKASI,PenaMerdeka – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) meraih penghargaan Reformasi Birokrasi terbaik tingkat Kabupaten Bekasi untuk tata kelola pemerintahan.

Penghargaan tersebut diberikan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan kepada Kepala Bappeda H. Dedi Supriyadi saat saat penyampaian hasil  Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (PMPPRB) di Command Center, Gedung Diskominfosantik, Jum’at (30/07/21).

Selain Bappeda, penghargaan atas Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi perangkat daerah dan kecamatan tahun 2021, juga diterima 3 Perangkat Daerah dan 3 Kecamatan yang masuk dalam nilai tertinggi.

Yakni Badan Pendapatan Daerah dan RSUD, lalu Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Cikarang Barat,” ujarnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Dedi Supriyadi mengatakan, dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi, pihaknya membuka masukan dan akses perbaikan pelayanan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bekasi. 

“Kita memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian nilai RB pada area ke 6 dari 8 area yaitu penguatan akuntabilitas kinerja,” katanya.

Akuntabilitas dimaksud adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat memastikan kinerja yang dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya memiliki saling keterkaitan.

“Target kita mempertajam keterkaitan dimaksud agar program dan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bekasi,” terang Dedi.

Untuk mewujudkan itu semua, Bappeda memberi peran tim monitoring dan evaluasi dan mengevaluasinya setiap triwulan sekali melalui bantuan aplikasi SIMPPD (Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah).

Selain itu, Bappeda Kabupaten Bekasi juga menetapkan target Indikator Kinerja Individu (IKI) pada setiap jenjang jabatan (JPT, Administrator dan Pengawas) serta pelaksana.

“Untuk menetapkan target IKI tersebut dan dalam hal sinkronisasi target RENSTRA Perangkat Daerah, kami berkolaborasi dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ,” jelasnya. 

Selanjutnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan area ke 8 (delapan) pada penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, Bappeda Kabupaten Bekasi berkontribusi dalam merencanakan kebutuhan pelayanan publik berupa alokasi anggaran. 

“Khususnya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik, seperti DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta RSUD, mulai dari kebutuhan penyusunan regulasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, peningkatan SDM Aparatur penyelenggara pelayanan, tindak lanjut pengaduan pelayanan serta inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berupa digitalisasi layanan publik dalam menghadapi pandemik Covid-19 dan era Dynamic Government,” ungkap Dedi.

Adapun untuk area lainnya sambung dia, seperti manajamen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana dan  pengawasan dioptimalkan melalui pengalokasian anggaran Reformasi Birokrasi pada seluruh perangkat daerah.

“Langkah-langkah yang telah kami lakukan antara lain penguatan tim reformasi birokrasi yang meliputi sekretariat dan seluruh bidang pada Bappeda” tambahnya.

Dalam aspek penguatan dan penataan organisasi sambungnya lagi, SOTK Bappeda Kabupaten Bekasi ditetapkan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017. Begitupun dalam aspek penguatan tata laksana, Bappeda menetapkan berbagai SOP terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

“Untuk melaksanakan manajemen sumber daya manusia yang efektif, kami telah merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja berikut rencana peningkatan kompetensinya melalui berbagai diklat, workshop, seminar dan lokakarya,” tambah Dedi. 

Penegakan disiplin juga dilakukannya kepada ASN Bappeda yang melanggar ketentuan peraturan kepegawaian. “Tujuannya agar ASN di lingkungan Bappeda dapat memberikan warna dan semangat lebih baik ketika ditugaskan pada perangkat daerah lain,” kata dia.

Karenanya, penguatan pengawasan dilakukan Bappeda Kanupaten Bekasi dengan membuat komitmen seluruh jajaran ASN di lingkungan Bappeda dengan menerapkan zona integritas.

Adapun dari aspek akuntabitas kinerja, lanjut Dedi, Bappeda Kabupaten Bekasi sudah mulai melaksanakan efisiensi terhadap anggaran Bappeda yang kurang berkontribusi secara langsung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Bappeda.

“Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, kami memberi kemudahan kepada seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan maupun evaluasinya melalui pemanfaatan aplikasi SIMPPD yang secara teknis tetap dilakukan pendampingan secara langsung, serta kemudahan akses kepada masyarakat yang ingin menyampaikan usulan pembangunannya secara online” pungkasnya. (Ers)

Disarankan
Click To Comments