Siap-siap, Orang Kaya yang Punya Jet Pribadi Bakal Dikenakan Pajak

PAJAK ATAS NATURA

JAKARTA,PenaMerdeka – Menteri Keuangan, Sri Mulyani bakal mengenakan pajak atas fasilitas kantor (natura) mewah yang diterima oleh petinggi perusahaan. Salah satunya, jet pribadi (private jet).

“Misalnya kalau level CEO, itu naturanya kan gede banget, bukan laptop dan uang makan harian, tapi mobil dinasnya saja private jet kalau kata Pak Misbakhun (Anggota DPR). Nah yang kayak gitu ya harusnya, pantesnya, jadi objek pajak,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Selasa (14/12).

Ani membantah tudingan yang menyatakan ia tega mengenakan pajak penghasilan (PPh) kepada karyawan yang mendapatkan fasilitas dari kantor, seperti laptop hingga uang makan. Ia menegaskan ketentuan natura tidak menyasar fasilitas kantor yang seperti itu.

Muncul headline, ‘Sri Mulyani tega amat, saya dikasih uang makan dan laptop, saya harus bayar pajak’, itu salah,” ujarnya.

Ia juga membantah anggapan soal kerap mengenakan pajak ke banyak hal, termasuk fasilitas kantor. Pasalnya, pemerintah tetap selektif memilih fasilitas kantor mana saja yang layak menjadi objek pajak.

“Perlengkapan yang untuk pekerjaan, itu tidak masuk ke dalam kategori natura yang dipajaki,” tekannya.

Sebelumnya, kebijakan pengenaan PPh natura tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang belum lama disahkan oleh pemerintah dan DPR.

Pada Pasal 4 UU HPP dituliskan bahwa natura menjadi objek PPh karena dianggap menjadi tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Selain itu, fasilitas kantor juga dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal memberi contoh fasilitas kantor yang bakal kena pajak misalnya rumah dan kendaraan dari kantor. Nantinya, pegawai yang menerima fasilitas maupun perusahaan yang memberikan fasilitas akan sama-sama dikenai pajak.

“Kalau diberi fasilitas rumah nanti kita hitung berapa sih kalau sewa rumah seperti itu, saya dapatnya berapa, nah buat saya jadi penghasilan dan perusahaan bisa membebankan sebagai biaya,” ucap Yon.

Kendati begitu, belum ada kepastian soal daftar lengkap barang dan fasilitas kantor yang akan kena pajak dari pemerintah. Begitu juga dengan tarif pajaknya. (uki)

Click To Comments