Mendikbud Sebut Soal Sisa Anggaran TPG karena Kesalahan Data

Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sempat mengklaim bahwa distribusi anggaran pendidikan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dikhawatirkan adanya overload anggaran lantaran kesalahan pendataan.

Efeknya kata Kemendikbud, pihaknya harus memangkas anggaran tunjangan pada tahun berikutnya. Karenanya ia akan memperketat mekanisme pengawasan terhadap distribusi anggaran TPG.
“Ya kami akan tingkatkan pengawasan, jangan sampai ada sisa anggaran tunjangan yang terlalu besar,” ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu (31/8).

Muhadjir menjelaskan, awalnya ditemukan anggaran tunjangan bagi guru dan PNS yang berlebihan. Adanya sisa anggaran tunjangan yang tidak terpakai dari tahun sebelumnya, berdasarkan penelusuran, pihaknya menemukan bahwa tunjangan guru dan PNS tidak sebesar itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar Rp 72,9 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp 23,3 triliun merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus (DTK).

“Kami melakukan penyesuaian untuk yang DAK non-fisik, terutama untuk tunjangan profesi guru. Ini saya mohon jangan seolah-olah (pemerintah) dibaca tidak punya komitmen ke pendidikan,” ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan, penundaan pengucuran tunjangan profesi guru dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penelusuran anggaran atas dana transfer ke daerah tahun anggaran 2016.

Seperti diketahui, pemerintah sedang melakukan penghematan besar-besaran untuk mencegah melebarnya defisit dana anggaran APBN-P 2016.

Seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran oleh Kementerian Keuangan, pihaknya pun memangkas anggaran yang berlebihan tersebut. Jumlahnya diakui cukup fantastis, yakni Rp 23,3 triliun.

Namun, jumlah itu bukan hanya didasarkan pada tahun anggaran 2016, melainkan dari tahun-tahun anggaran sebelumnya yang tidak terpakai.
“Itu dari sekian tahun, baru kemudian dilaporkan pada 2016. Jadi karena berdasarkan sekian tahun, kelihatan jumlahnya jadi besar,” ungkapnya.

Dari jumlah tersebut, Rp 23,3 triliun merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus (DTK).

Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

“Jadi gurunya memang enggak ada atau gurunya ada, tetapi belum bersertifikat, itu tidak bisa kami berikan tunjangan profesi. Kan tunjangan profesi secara persyaratan (berlaku) bagi mereka yang memiliki sertifikat. Coba bayangkan sebesar itu, Rp 23,3 triliun sendiri,” kata Sri Mulyani. (agus/dbs)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Disarankan
Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah