Dorong Pemkot Tangerang Review SE Outing Class, Dewan: Jika Tak Keluar Kota Ruang Publik Kudu Maksimal

AKHIR PENDIDIKAN PESERTA DIDIK HARUS ADA MOMEN

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Pihak DPRD Kota Tangerang, Banten mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang agar segera mereview surat edaran (SE) soal pembatasan bagi sekolah untuk mengadakan kegiatan study tour atau outing class.

Diketahui, SE bernomor 421.3/0452-Pemb.SMP/ tentang pelaksanaan Pembelajaran di Luar Kelas (Outing Class) tersebut sudah sejak lama dikeluarkan pada 15 Februari 2023 silam.

Pembatasan ini dilakukan untuk meminimalkan berbagai kejadian yang berpotensi merugikan pelajar maupun pengajar seperti kekerasan seksual hingga kecelakaan.

Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang, Andri S Permana review SE terdahulu itu yang pasti ada komponen keselamatan yang harus dimasukkan hingga akhirnya bisa bekerjasama dengan instansi terkait.

“Misalnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang terkait layak atau tidaknya fasilitas transportasi yang akan digunakan oleh anak-anak peserta didik ini untuk outing class,” ucapnya saat ditemui, Jum’at (17/5/2024).

Andri menyebutkan, selain itu juga butuh trobosan, apabila peserta didik tidak boleh atau tidak diizinkan keluar Kota Tangerang, harusnya ada kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

“Jadi Disdik dan Disbudpar bisa memberikan fasilitas publik yang diakses peserta didik untuk tetap bisa mendapatkan pengalaman dan berbagai kebahagiaan di akhir masa studi mereka jika hanya cukup di Kota Tangerang,” katanya.

Andri menilai, apabila berbicara fisik saat ini banyak taman-taman yang dibangun Pemkot Tangerang, namun pemanfaatan ini juga menjadi hal yang berbeda.

“Terutama dari Disbudpar pemanfaatan ruang publik itu bisa dinikmati dan bagi kita cukup instagramable untuk peserta didik kita menikmati akhir masa studi mereka,” tuturnya.

Andri menyebutkan, apabila tidak diperbolehkan ke luar kota salah satunya harus adanya standarisasi cukup dari kelayakan dari moda transportasi yang ada di Kota Tangerang, kenyamanan dan keamanan bagi peserta didik.

“Dan Disbudpar bisa juga bekerjasama dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk penginapan dan kerjasama tidak hanya tanggung jawab dari Disdik, namun antara organisasi perangkat daerah (OPD),” ujarnya.

Andri menyatakan, ada perspektif yang harus bersama-sama semua pihak dilakukan dalam permasalahan outing class atau study tour tersebut.

“Yang pertama adalah saat kita melakukan pelarangan tanpa ada solusi alternatif ini juga akan berdampak kepada psikologis peserta didik ya,” katanya.

Sebab menurut Andri, para peserta didik selama tiga tahun menempuh pendidikan ini pasti berharap ada momen dimana bisa berbagi dengan teman-temannya dan ini juga yang harus kita harus kasih ruang.

“Itu lah bahwa kebahagiaan juga enggak boleh direnggut karena inti dari pendidikan nasional kita punya kurikulum bagaimana peserta didik bisa belajar tapi aspek kebahagiaannya juga terperhatikan,” ucapnya.

“Indeks kebahagiaan juga jadi elemen terpenting yang tidak boleh kita singkirkan, jangan sampai kita membuat aturan hanya karena kekhawatiran dan ketakutan,” sambungnya.

Andri menambahkan, apabila berorientasi bahwa pendidikan adalah sebagai masa depan mereka jangan sampai juga para peserta didik mempunyai peninggalan masa akhir didik yang tidak ada kesan.

“Kita berharap akhir pendidikan ini nanti bisa menghasilkan masyarakat yang tidak individual,” tukasnya. (hisyam)

Disarankan
Click To Comments