Kata KPU-Bawaslu Jelang Putusan MK Soal Dugaan Gelembung Suara PSI di Dapil 4 Kota Tangerang

PPP ANGGAP KEHILANGAN 1 KURSI DPRD KOTA TANGERANG

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Rangkain sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkmah Konstitusi (MK) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 masih berlangsung.

Salah satu perkara PHPU yang masuk ke MK perihal dugaan adanya penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di daerah pemilihan (Dapil) empat (4) Kota Tangerang.

Partai berlambang Ka’bah melalui LBH DPP PPP mengajukan gugatan lantaran jatah perebutan satu kursi di Dapil 4 yang meliputi kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Larangan untuk DPRD Kota Tangerang raib buntut dugaan penggelembungan suara. 

DUGA KETERLIBATAN PENYELENGGARA 

Sebelumnya Darma Rozali Azhar Kuasa Hukum LBH DPP PPP mengatakan, gugatan yang diajukan pihaknya meminta MK agar mengembalikan selisih suara sebesar 11.474 suara.

Dia beralasan, sengketa PHPU yang diajukan ke MK mengantongi barang bukti (BB) yang disinyalir dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM). Sehingga dengan begitu PPP Kota Tangerang berhak mendapat satu kursi wakil rakyat terakhir.

Dari temuan BB yang dibawa ke MK, menurutnya terdapat indikasi peningkatan suara signifikan yang kemudian menguntungkan caleg partai lain.

“Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini dan memerintahkan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap putusan ini,” pungkas Darma Rozali Azhar.

Kasus penambahan suara pada Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pihak pemohon PPP menduga ada keterlibatan oknum calon anggota legislatif (Caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan oknum penyelenggara.

Seperti diketahui, MK telah menggelar rangkain tahapan sidang, yaitu mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan pemberi keterangan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti termohon, dan menggelar pemberi keterangan kepada pihak terkait.

Agenda sidang tersebut sudah dijadwakan dan ditetapkan MK yang dilaksanakan dari tanggal 6 hingga 15 Mei 2024 kemarin. 

PERNYATAAN BAWASLU JELANG PUTUSAN

img 20240518 wa0009
Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal. (Dok MK)

Informasi yang berhasil dihimpun dari laman website MK, agenda selanjutnya dari tanggal 15 sampai 20 Mei 2024 adalah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Yakni pembahasan untuk pengambilan putusan perkara oleh Hakim Konstitusi.

Dalam sidang MK sebelumnya, pihak Bawaslu Banten mengungkapkan bahwa saat Pileg lalu penambahan suara yang dilakukan PSI telah menyebar di Dapil 4 Kota Tangerang.

“Pada pokoknya mengenai penambahan suara yang dilakukan PSI bukan saja dilakukan di satu TPS saja. Melainkan menyebar di tiga kecamatan,” kata Ali Faisal Ketua Bawaslu Banten saat berlangsungnya sidang di Gedung MK.

“Kami Bawaslu Banten telah menyampaikan sebagaimana (laporan pemohon soal dugaan penambahan suara, red) di tiga kecamatan sudah disampaikan di tabel ke 17 yang dianggap dibacakan,” ucapnya menambahkan.

Keputusan yang dibacakan dalam sidang di MK itu menurutnya, dilakukan dengan sebenar benarnya. Serta telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Banten.

KPU BANTAH TUDUHAN ADANYA DUGAAN GELEMBUNG SUARA

img 20240516 103306
Yuni Iswantoro, Kuasa Hukum Termohon KPU

Pada agenda sidang mendengarkan jawaban termohon, pihak KPU mengklaim bahwa proses rekapitulasi telah berjalan sesuai aturan.  

Menurut Yuni Iswantoro Kuasa Hukum Termohon KPU yang disiarkan Humas MK dan KompasTv itu, terhadap dalil pemohon soal adanya dugaan kecurangan termohon sehingga terdapat selisih suara dari penyelenggara saat proses Pileg 2024 lalu disebut tidak benar.

Dalil bergesernya perolehan rangking suara pemohon (Caleg PPP Dapil 4: Kecamatan Larangan, Ciledug dan Karang Tengah) yang memperebutkan sebanyak sebelas (11) kursi anggota DPRD Kota Tangerang dianggap termohon telah melakukan ketentuan perhitungan berjenjang.

Sidang di Panel 1 MK yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo, Danil Yusmic dan Guntur Hamzah juga pihak termohon KPU menyebut sudah menjalankan aturan perihal rekapitulasi dari tingkat TPS, PPK hingga KPU.

“Termohon (KPU) sudah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Yuni Iswantoro saat sidang agenda mendengarkan jawaban pihak termohon KPU di Gedung MK, Jakarta, (6/5/2024) lalu.

Yuni Iswantoro mengatakan, termohon dalam kesempatan sidang juga membantah soal tuduhan adanya penambahan suara sebanyak 1710 kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagaimana keterangan pada tabel pemohon.

Sebab kata Dia, tidak terdapat laporan catatan atau kejadian khusus kepada Bawaslu pada masing masing TPS dan PPK sehubungan dengan dalil kecurangan dan pelanggaran administrasi yang disebutkan pemohon PPP.

“Dari uraian di atas akan disandingkan sebagai bantahan data pemohon dengan perolehan data suara PSI,” kata Yuni Iswantoro. (red)

Disarankan
Click To Comments