KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten menegaskan untuk lebih memperkuat respons, dan memastikan monitoring wilayah 24 jam terhadap isu publik atas persoalan masyarakat agar tertangani dan berjalan optimal.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Tangerang, Sachrudin saat memimpin Rapat Evaluasi Kewilayahan yang rutin digelar setiap bulan di Ruang Ahlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (11/2/2026).
Bukan tanpa sebab, kata Sachrudin yang lebih menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto pada Rakornas Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2026 agar pemerintah daerah menghadirkan birokrasi yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kita tidak boleh lambat merespons persoalan masyarakat. Pemerintah harus hadir lebih cepat dari keluhan itu sendiri. Jangan menunggu viral baru bergerak,” katanya.
Ia memaparkan sejumlah isu publik yang tengah menjadi perhatian, mulai dari infrastruktur jalan, persampahan, penanganan banjir, estetika kota, stabilitas harga dan inflasi, hingga kondusivitas menjelang Ramadan.
Untuk itu, Sachrudin meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk lebih responsif dalam menjalankan tugas.
“Banyak persoalan yang membutuhkan gerak cepat kita. Segera respons. Jika kewenangan terbatas, koordinasikan. Semua bisa diselesaikan dengan niat dan komunikasi yang baik,” tegasnya.
Sachrudin, juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan persoalan kewilayahan. Menurutnya, kecepatan respons tidak hanya bergantung pada satu perangkat daerah, tetapi pada sinergi dan komunikasi yang solid.
“Kalau ada kendala kewenangan, segera koordinasikan. Jangan saling menunggu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi, bukan alasan,” tambahnya.
Sachrudin mengingatka, agar para pejabat, termasuk pimpinan BUMD, tidak pakai lambat untuk segera menuntaskan kewajiban pelaporan LHKPN sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.
“Disiplin dalam pelaporan adalah bagian dari komitmen kita menjaga birokrasi yang bersih. Jangan sampai ada yang lalai,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang,
Maryono Hasan meminta seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah untuk mengatur personel secara efektif guna memastikan pemantauan kondisi wilayah berjalan selama 24 jam.
Terutama pada isu-isu strategis seperti infrastruktur jalan, banjir, persampahan, serta kondusivitas wilayah menjelang bulan Ramadan.
“Atur personel dengan baik. Pastikan ada yang memonitor wilayah setiap saat. Kota ini harus terpantau 24 jam. Jika ada persoalan di lapangan, segera tindak lanjuti. Jangan menunda,” tegasnya.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemkot Tangerang mempertegas langkah konsolidasi internal guna menghadirkan pemerintahan yang senantiasa sigap dan selalu hadir untuk masyarakat. (Adv)
