JAKARTA,PenaMerdeka – Pemerintah Indonesia secara resmi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Aturan tersebut mewajibkan seluruh platform digital membatasi akses pada anak sesuai usia serta memperkuat pelindungan data pribadi anak dalam bermedia sosial.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan, kebijakan itu menjadi langkah tegas negara untuk melindungi anak di ruang digital, dan tak ada tawar menawar bagi platform digital.
“Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan. Setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku,” tegasnya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (27/03/2026).
Pemerintah telah mengirimkan surat dan instruksi kepada delapan platform, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, untuk segera menyampaikan komitmen dan rencana aksi kepatuhan terhadap implementasi PP TUNAS.
Meutya mengungkapkan, sejumlah platform digital terpantau mulai melakukan penyesuaian dan ada yang sudah bersikap kooperatif penuh.
“Ada dua platform yang melakukan kooperatif penuh, yaitu X dan Bigo Live. Status kepatuhan ini bersifat dinamis. Kami masih menunggu sampai esok dan akan terus memantau,” ujarnya.
Meutya menyebutkan, sementara platform Roblox dan TikTok juga menunjukkan sikap kooperatif dalam hal tersebut.
“Kepada keduanya kami tetap meminta untuk segera melengkapi kepatuhan agar dapat dilakukan secara menyeluruh,” tambahnya.
Meutya menegaskan, pemerintah tak segan bakal membuka opsi penegakan hukum bagi platform yang tidak patuh, termasuk sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
