HUT RI 76

Jokowi Anggap Birokrasi Masih Gemuk, Perlu Dipangkas

Menurut Presiden Joko Widodo saat menggelar rapat terbatas salahsatu persoalan yang mengganjal adalah reformasi birokrasi dan lembaga non struktural. Jokowi menilai bahwa reformasi di Indonesia masih tumpang tindih terkesan gemuk sehingga dikhawatirkan dalam persaingan global tidak menangkap momen tersebut.

Hal ini tidak dapat ditunda tunda lagi karena kata Jokowi semakin tidak melakukan langkah pemangkasan birokrasi dan kongkrit maka Indonesia potensinya bakal tertinggal dalam persaingan global. Diperlukan keberanian menata ulang lembaga pemerintahan saat ini.

“Bukan hanya mendapatkan birokrasi yang profesional, yang mampu melayani rakyat, tapi juga meletakkan fondasi yang diperlukan bagi bangsa untuk memenangkan persaingan global,” kata Jokowi membuka rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9).

Kita harus berani menata kembali lembaga pemerintah yang saat ini masih terfragmentasi agar lebih efisien, efektif, terkonsolidasi dan tidak tumpang tindih satu dengan yang lain.

Saat ini kembali Jokowi mengaku bahwa data pada tahun 2016 ini masih ada 115 lembaga non struktural. Sebagian besar, sebanyak 85 lembaga dibentuk berdasarkan undang-undang. Sedangkan 6 lembaga dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), dan 24 lembaga dibentuk berdasarkan dengan Perpres ataupun Keppres.

“115 ini adalah angka yang menurut saya sangat besar alias gemuk. Oleh sebab itu perlu ditata lagi. Sebelumnya pada 2014, dari 127, yang waktu iu telah dibubarkan,10 lembaga nonstruktural dan 2015 dikeluarkan lagi 2 lembaga non struktural,” kata Jokowi.

“Selanjutnya tahun ini saya minta penataan difokuskan pada lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan PP dan Perpres atau Keppres yang masih berada di ranah pemerintah,” tambah Jokowi.

Bahkan, Jokowi menegaskan, jika ada lembaga non struktural yang fungsinya tumpang tindih dengan kementerian, maka harus dibubarkan. Sedangkan yang dipertahankan, makan harus diperjelas lagi fungsinya.

“Jika ada lembaga non struktural yang masih perlu dipertahankan, saya minta dilihat lagi, kemungkinan untuk digabung, kemungkinan untuk dieperjelas fungsinya atau dibatasi dengan tenggat waktu tertentu. Ini adalah demi efektivitas dan efisiensi kita,” tambah Jokowi.

seperti diketahui bahwa dalam rapat ini sejumlah menteri Kabinet Kerja turut hadir di antaranya:

Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menristek Dikti M Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menpan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sementara, kepala lembaga tinggi yang hadir dia antaranya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Budi Gunawan. (deden/dbs)

Disarankan
Click To Comments