HUT RI 76

MUI dan NU Sebut Perda Kepariwisataan Bertentangan Perda 7-8 Kota Tangerang

Soal Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang banyak dikritisi sejumlah pihak lantaran ditenggarai menabrak visi Akhlakul Karimah, KH. Edi Junaedi Ketua Mejelis Ulama Indonesia meminta Pemkot melakukan pengkajian lebih dalam.

Apalagi menurut KH. Edi Perda Kepariwisataan yang sudah di syahkan pada Jumat pekan lalu tersebut menurutnya tidak sejalan dengan Perda 7 dan 8 Tahun 2005 Tentang Miras dan Prostitusi.

“Dengan disyahkannya aturan tersebut seharusnya lebih tegas lagi, apa lagi Kota Tangerang ini memiliki visi kota yang ber-Akhlakul Karimah. Yang artinya peraturan tersebut harus lebih tegas mengatur tempat hiburan supaya mencegah terjadinya segala praktik prostitusi,” ujarnya kepada Pena Merdeka, Senin (19/8).

Disisi lain Shobrun Jam, Sekertaris Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Kota Tangerang mengatakan, dengan dihapusnya pelarangan pengaturan operasi tempat hiburan malam seperti karaoke dan panti pijat di bulan Ramadhan maupun hari-hari besar keagamaan dalam Perda Kepariwisataan tersebut adalah langkah yang salah.

“Seharusnya dengan disahkannya perda kepariwisataan itu diwajibkan mengatur pelarangan jam operasi pada saat Bulan suci ramadhan maupun hari besar keagamaan bukan malah di hapus.” tandasnya

“Akibat ini saya juga menyayangkan terhadap unsure legislatif maupun eksekutif saat pembahasan berlangsung dan apalagi telah mengesahkan Perda tersebut, tanpa mengatur pelarangan,” ujarnya

Sebelumnya menurut Ade Yunus Direktur Lembaga Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Indonesia, ada sejumlah hal yang harus disoroti sehingga pihaknya menyesalkan lantaran dalam Perda tersebut ada ruang yang sangat longgar terhadap penyelenggaraan tempat kegiatan hiburan karaoke dan spa.

Meskipun mengacu kepada payung hukum kepastian usaha, akan tetapi pemerintah daerah harus memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan Visi Kota Tangerang dengan masyarakat yang ‘ber-Akhlaqul Karimah’.

“Ini kan kalau saya lihat justru melanggengkan usaha prostitusi,” ucapnya menegaskan. Saya tidak kebayang, kalau nanti pada bulan suci Ramadhan, karaoke dan spa tetap beroperasi, karena secara hukum tidak ada larangan, jadi kalau nanti ada di Perwal dan dibuat surat edaran sekalipun, kan dasar hukumnya mengacu pada Perda,” ujar Ade Yunus menegaskan. (herman)

Disarankan
Tunjukkan Komentar (1)