Jazuli Abdillah Selamat Idul Fitri

Soal Bukti Gugatan Wanprestasi ke WH, Pengacara Penggugat Blunder

Gugatan perdata terhadap Wahidin Halim (WH) dalam kasus dugaan wanprestasi disebutkan Nail Aritonang kuasa hukum WH, gugatan tersebut blunder lantaran hanya berdasarkan bukti surat pernyataan.

Artinya ketika tim kuasa hukum pelapor menggugat kami dengan menggunakan bukti surat pernyataan saja, hal itu tidak masuk dalam ketentuan Undang undang wanprestasi atau perdata. Jadi kata Nail Aritonang, yang termasuk dalam wanprestrasi adalah ketika dalam surat perjanjian melakukan pelanggaran atau ingkar bukan yang tertuang dalam surat pernyataan.

“Kalau yang dilaporkan oleh penggugat ini kan dalam surat pernyataan. Jadi tidak masuk unsur dalam gugatan wanprestasi. Nah yang dilakukan oleh mereka ini malah blunder apalagi dalam beberapa kesempatan mereka juga tidak sewajarnya menyatakan ada pembayaran yang belum direalisasi. Padahal kenyataannya ini tidak benar, dari sini saja sudah bertengtangan dan melanggar hak privacy seseorang,” ujarnya menjelaskan, Selasa (4/10).

Mereka yang membuat pernyataan, tidak ada kaitannya dengan Pak Wahidin. Secara hukum, Pak Wahidin aman 100 persen. Jadi dari blunder yang dilakukan oleh mereka ada akibat hukum yang dilakukannya.

Diduga ia pun pernah meminta uang sebanyak Rp 8 Miliar dan dipublikasikan juga oleh mereka. Karena nanti akan ada akibat hukum yang dilakukan mereka.

“Jadi aneh ketika kita (WH) sudah membayar lunas lahan itu tapi di publikasikan mereka wanprestasi. Sebelum dilakukan pembelian tanah tersebut, Pak WH minta agar dicek ke BPN dan dinyatakan bersih alias tidak bermasalah. Oleh karena itu, dilakukan pembelian,” katanya.

Aritonang kembali mengatakan oleh karena sidang masih ditunda sehingga pembacaan gugatan belum dapat dibacakan. Nah, yang sekarang muncul dipemberitaan adalah baru keterangan sepihak dari para penggugat melalui kuasa hukumnya, Abdullah Syarif.

Terkait dengan proses pembelian tersebut saat itu WH menggunakan jasa notaris PPAT Deni Nugraha pada 30 Desember 2013 dengan Akta Jual Beli-PPAT No. 2568 tahun 2013 tanah seluas 4,2 hektar dengan harga Rp1,54 miliar lebih.

“Proses pembayaran sudah dibayarkan oleh Pak WH. Pembelian pun secara hukum sah karena sudah ada AJB dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0064/Lemo. Sekarang AJB dan SHM ada di tangan saya,” tuturnya.

Aritonang menambahkan AJB berarti berlaku sah antara penjual dan pembeli, kedua belah pihak. Hal ini diatur dalam pasal 130 dan 1338 UU Perdata.

“Saya sarankan kepada pengacara penggugat agar memperhatikan pasal ini. Jangan main, asal gugat saja,” tandas Aritonang.

Lantas kenapa masih ada gugatan? Gugatan itu muncul karena di antara Urip dan H. Madrawi serta calo tanah membuat pernyataan secara sepihak di antara mereka. Ini bisa saja kental dengan muatan politis.

“Kalau mau main politik yaa adanya di partai, kalau mau main hukum yaa harus disesuaikan dengan unsur hukumnya. Ini kan tidak,” ucapnya menegaskan.

Seperti diketahui bahwa sidang kedua dalam gugatan perdata wanprestasi jual-beli atas sebidang tanah empang yang terletak di Jalan Pertamina, Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang dengan majelis hakim yang diketuai oleh Rehmalem Parangin Angin, SH kembali ditunda.

“Sidang belum dapat kita lanjutkan karena para belum hadir dan hadir tergugat satu (Aritonang mewakili Wahidin-red),” ujar Hakim Rehmalem.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan harapan para tergugat hadir yakni wakil dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang, Rusman yang bertindak sebagai juru bayar, dan Pejatabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Deni Nugraha.

Sementara Abdullah Syarif kuasa hukum penggugat
menyayangkan ketidakhadiran para penggugat lainnya padahal surat resmi di pengadilan sudah dikirimkan. Kalau mereka hadir proses sidang seharusnya sudah masuk ke tahapan berikutnya seperti pembacaan gugatan atau ada langkah mediasi.

“Mereka tidak berkenan hadir pada sidang ini. Seharusnya mereka sudah hadir. Seharusnya mereka member alasan terkait ketidak hadirannya. Yang hadir dalam sidang dari pihak principle kami adalah Urip dan H. Madrawi,” kata Abdullah Syarif.

Terkait jumlah yang belum dibayarkan kata Abdullah Syarif senilai RP. 6,1 miliar dari total Rp. 10,4 miliar artinya baru dibayar sekitar Rp. 4,6 miliar. (herman)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan