Pemkab Bekasi Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

KPU : Petahana Terancam Sangsi Kalau Langgar PKPU

0

Laporan soal kepala daerah yang diduga menguntungkan dirinya sendiri ketika mencalonkan sebagai peserta Pilkada tegas dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat dilarang.

KPU menyebut termasuk petahana, jika menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerahnya maupun di daerah lain.

Larangan ini berlaku dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 dan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, larangan tersebut dikeluarkan agar petahana tidak memanfaatkan sarana prasarana dan sumber daya pemerintah untuk memengaruhi pemilih.

“Jadi petahana sebagai kepala daerah kan punya kewenangan membuat kebijakan. Tapi harus diingat ketika sudah menjadi calon, dia tidak boleh membuat program yang bisa dikategorikan sebagai pemanfaatan sarana prasarana dan sumber daya pemerintah untuk memengaruhi pemilih,” ujar Juri, seusai Bimbingan Teknis Pedoman Teknis Kampanye Pilkada Serentak 2017, di KPU RI, Jakarta, Selasa (11/9).

Juri mencontohkan, petahana yang membagikan bantuan sosial jelang Pilkada dan ditengarai bertujuan memengaruhi pemilih maka dapat dikenai sangsi soal aturan tersebut.

“Misalnya, dia bagi-bagi Bansos jelang Pilkada dan ditengarai bertujuan memengaruhi penduduk,” kata Juri.

Ia mengatakan, petahana yang melakukan hal tersebut nantinya akan diperiksa oleh Panitia Pengawas (Panwas) sebelum diberikan sanksi.
“Prosesnya harus melalui pemeriksaan oleh Panwas, apakah tindakan itu memengaruhi pemilih atau tidak,” ujar Juri.

Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata Juri, saat ini tengah mengkaji mekanisme pelaporan atas aturan tersebut.

“Ini sedang digodok apakah Bawaslu hanya menunggu laporan atau bisa juga sebagai pihak yg menemukan hasil pengawasan itu,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Banten Rano Karno dilaporkan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) buntut atas pelaksanaan deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan (23/9/2016) lalu lantaran diduga menggunakan fasilitas aset (barang) Pemrov Banten.

Menurut Agung Zamil pihak pelapor, pasangan bakal calon Rano Karno dan Embay Mulya Syarif dianggap sudah menggunakan fasilitas Negara alias kursi yang dipakai dalam acara itu bukan milik bakal pasangan calon tersebut.

“Penggunaan fasilitas (kursi) pendopo Gubernur untuk kepentingan pribadi adalah penyalahgunaan kewenangan. Ini menyalahi aturan. Saya juga tidak tahu apakah tindakan ini untuk menekan biaya saat acara atau memang petahana tidak mengerti aturan,” kata Agung menjelaskan.

Yang perlu ditekankan adalah bahwa keputusan yang dilakukan Gubernur Rano Karno tidak pantas selaku pemimpin pasalnya mengajarkan hal negatif kepada masyarakat, selayaknya harus menjadi contoh bagi rakyatnya.

“Ini kan hal yang kecil (pakai kursi Pemrov, red), kok dipertontonkan kepada masyarakat Banten saat deklarasi pasangan calon, seharusnya dari hal yang kecil apalagi besar kejujuran itu harus dipertontonkan oleh Rano. Tidak boleh sembarangan memakai fasilitas Negara kan,” kata Agung.

Agung menjelaskan persoalan ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Banten pada Kamis (29/9/2016) dengan no registrasi laporan 07/LP/PIL-GWB/IX/2016.

“Rano kita anggap sudah melanggar PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 87A. Dimana ia sebagai pejabat Negara diduga bertindak sudah menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pesta Pilakada Banten ini,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Agung menambahkan selain laporan yang disebutkan pihaknya juga sudah melaporkan dua dugaan pelanggaran yang dilakukan Rano sebagai pejabat Negara. (wahyudi/dbs)

PDAM Tirta Benteng
Baca Berita Lainnya

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

elementum non ut consequat. dolor. efficitur. vulputate, Phasellus