Mulai Hari Ini, Revisi UU ITE Resmi Berlaku

Jakarta, PenaMerdeka – Rapat paripurna DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sesuai ketentuan setelah 30 hari pengesahan, revisi UU ITE resmi berlaku mulai hari ini Senin (28/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR merevisi UU ITE dan mengesahkan menjadi UU pada 27 Oktober 2016 yang lalu.”Pembahasan RUU tersebut berlangsung secara kritis, mendalam serta menyeluruh, semua fraksi menyampaikan pandangan dan pendapat terhadap materi RUU,” kata TB Hasanuddin Wakil Ketua Komisi I dalam rapat paripurna DPR, Kamis, 27 Oktober 2016, dikutip dari laman liputan6.

Disampaikan oleh TB Hasanuddin  revisi Undang-Undang ITE  merupakan usulan pemerintah, telah masuk dalam daftar program legislasi nasional tahun 2015-2019 dan menjadi prioritas rancangan UU di tahun 2016 ini.

Mengenai teknologi informasi yang digunakan dengan baik menurutnya akan memberi manfaat besar. Tetapi, jika salah dalam memanfaatkan teknologi informasi akan dapat merusak.

“Untuk itu, regulasi yang memadai semakin mendesak untuk diadakan,” ujarnya.

Komisi I DPR RI dan pemerintah telah menyetujui  revisi UU ITE yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Selain itu juga revisi ini telah mengakomodasi putusan MK. Seperti, tindak pidana pencemaran nama baik di bidang teknologi informasi, bukan umum, melainkan delik aduan.

Terdapat beberapa perubahan dalam revisi UU ITE, salah satunya sanksi pidana penjara diturunkan dari 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

TB Hasanuddin menegaskan “Perubahan ini dianggap penting, sebab dengan ancaman sanksi pidana penjara 4 tahun, pelaku tidak serta-merta dapat ditahan oleh penyidik,” jelasnya .

Selain itu juga ada beberapa substansi baru, di antaranya dengan menambah ketentuan terkait kewajiban pemerintah mencegah penyebarluasan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam UU ITE.

Ditambahkan olehnya “Untuk itu pemerintah berwenang memutus akses dan atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses informasi elektronik dan atau sistem elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum,” imbuhnya mengakhiri. (herman/dbs)

Disarankan
Click To Comments