Kemdikbud : Pemkab dan Pemkot Harus Getol Mendorong Usia Dini Terlayani PAUD

50

pendidikan anak usia dini (paud)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustanable Development Goals/SDGs) salahsatunya harus ditunjang soal kemajuan dunia pendidikan. Dan dimulai sejak usia dini, karenanya target pemerintah pada tahun 2030 anak indonesia sudah terlayani sistem Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten dan Kota harus turut berpartisipasi melanjutkan program tersebut.

Hal itu merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai poin keempat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs.

“Target Agenda Pendidikan 2030 untuk PAUD adalah memastikan seluruh anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan dan pendidikan pra-SD (PAUD) yang bermutu,” ujar Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PAUD dan Dikmas, Ella Yulaelawati di sela acara Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 PAUD di Bandar Lampung, beberapa pekan silam.

Jadi Kemdikbud saat ini menurut Ella lebih lanjut manyatakan, pihaknya mendorong supaya para guru dan tenaga kependidikan di PAUD yang jumlahnya mencapai lebih dari 600 ribu mampu mengimplementasikan Kurikulum 2013.

Tujuannya, terdapat kesamaan persepsi dan standar dalam proses menyelenggarakan sistem PAUD.

“Persepsi yang sama dalam implementasi kurikulum sangat penting artinya, mengingat sebagai jenjang paling dasar Kurikulum PAUD 2013 diharapkan menjadi fundamental bagi penyiapan peserta didik agar lebih siap dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” kata Ella.

Dikatakannya, mengantarkan anak usia dini untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi tidak semata hanya mengedepankan kemampuan anak membaca, menulis dan berhitung tetapi keseluruhan aspek perkembangannya.

Ia mengatakan untuk mencapai sasaran tersebut Kemdikbud akan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan PAUD terutama di daerah pedesaan.

Menurut Ella, pihaknya akan merintis program tersebut dengan meningkatkan layanan PAUD di tingkat kabupaten. Saat ini, sebesar 72,9 persen dari 58 ribu kabupaten telah memiliki layanan PAUD.

“Kami harapkan sampai Tahun 2019 yakni dalam 5 tahun ke depan tersisa sebesar 20 persen,” tambah Ella Yulaelawati.

Kembali Ella menekankan, pemerintah kabupaten/kota harus mendorong menciptakan pencapaian angka partisipasi kasar (AKP) PAUD di atas 75 persen untuk. Artinya pemerintah tingkat II mesti mendorong anak-anak usia lima tahun mengikuti program PAUD dengan kualutas standar yang ditentukan.(PM Red)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Dwi Nopriandi
Ahmad Jazuli
Loading...