kanal partai gerindra

Soal Proyek Pasar Lingkungan Kota Tangerang, Dewan Minta Dinas Pro Aktif

0

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Pembangunan pasar lingkungan di Kota Tangerang yang akan diharapkan bisa terealisasi di setiap kelurahan dikabarkan bakal terkendala persoalan lahan. Tahun 2016 lalu Pemkot sempat merencanakan 21 pembagunan pasar. Tetapi yang terealisasi di tahun 2016 hanya 5 pasar.

Hartoto, Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang mengatakan bahwa persoalan lahan untuk pembangunan pasar lingkungan bagus untuk masyarakat. Tetapi asalkan penempatannya harus sesuai dari sisi strategis dengan masyarakat.

“Keberadaan pasar sangat membantu kepada pedagang yang berkeliling atau juga pedagang yang biasanya mangkal di bahu jalan. Kalau mereka berdagang di bahu jalan tentunya akan mengganggu pengguna jalan kan tidak baik. Begitu juga masyarakat, pasti akan terbantu” kata pria yang kerap disapa Toing kepada PenaMerdeka.com, Jumat (3/2).

Hanya saja kata Hartoto bahwa di Kota Tangerang ini untuk mendapatkan lahan sudah sangat sulit. Apalagi lahan fasos fasum dari pengembang terkadang belum ada bukti dan serah terima untuk menjadi asset milik Pemkot Tangerang. APBD yang akan digunakan untuk pembangunan pasar lingkungan akan tidak bisa dipakai kalau status lahannya tidak jelas karena belum tercatat sebagai asset Pemkot Tangerang.

“Ini menjadi persoalan klasik. Makanya kita (DPRD) bersam Pemkot Tangerang sudah mem-Perdakan soal penataan dan pemberian lahan fasos fasum untuk menjadi asset Pemkot. Kedepan mudah mudahan ini menjadi solusi. Proses sekarang ini sedang pembahasan Perwalnya saja,” ucapnya menjelaskan.

Ia berharap semua komponen Pemkot Tangerang diharapkan pro aktif untuk melaporkan lahan fasos fasum. Karena proses ini menurutnya bukan hanya soal kebutuhan pasar saja, tetapi menurutnya pembangunan sekolah, sarana kesehatan dan yang lainnya banyak terkendala dengan lahan yang tidak tersedia. Karena kedepan terkait pelaksanaan Perda PSU berkaitan dengan penyelesaian persoalan asset.

“Dari pihak Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perkim, DPPKAD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau sekarang kan sudah ada Dinas Pertanahan, harus komunikasi supaya asset yang kita butuhkan untuk pembangunan pasar bisa terealisasi,” katanya menjelaskan.

Karena menurut Hartoto, agenda yang terdekat ini adalah pembangunan pasar. Jadi semua pihak harus mengkoordinasikan persoalan ini. Kedepan sebelum menganggarkan rencana pembangunan pasar lingkungan harus sudah siap terkait lahannya.

“Jadi terencana proses pembangunannya, kalau sudah dianggarkan tetapi lahan fasos fasumnya belum tersedia kan sayang kalau menjadi APBD Silpa,” tandas Hartoto. (yuyu)

Puji Rahman Hakim Perindo
Baca Berita Lainnya
Angkasa Pura II

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

vulputate, libero. pulvinar id Praesent mattis ante.