Jazuli Abdillah Selamat Idul Fitri

Kata Sri Mulyani Politisi Boleh Duduk di Kursi OJK

JAKARTA, PenaMerdeka – Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan menyatakan Panitia seleksi (Pansel), Politisi juga diperbolehkan untuk menduduki kursi Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, Paniti Seleksi (Pansel) terang  telah menyeleksi nama-nama calon untuk duduk di Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022. Penyeleksiannya dilakukan sesuai undang-undangan. Ada tahap administrasi, pencermatan riwayat hidup, pencermatan kompetensi para calon,tes kesehatan, tes psikologi, dan wawancara. Nantinya, nama – nama yang telah berhasil melalui tahapan itu akan diserahkan ke Presiden Jokowi

“Undang-undang tidak melarang (politisi jadi atasan OJK), tapi dalam hal ini Presiden meminta harus memilih tim yang betul-betul bagus untuk menjaga perekonomian Indonesia,” kata Sri  yang juga Ketua Pansel, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Pansel pemilihan Dewan Komisioner OJK untuk periode 2017-2022 yang dipimpin Sri Mulyani terdiri ada sembilan orang dari unsur pemerintah, Bank Indonesia, serta perwakilan dari masyarakat industri jasa keuangan. sememntara sekitar 834 orang yang mendaftar menjadi anggota Dewan Komisioner OJK, Tapi hanya 174 yang sudah lengkap laporannya.

Seperti ketetapan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tambah Sri Mulyani, bahwa pembentukan OJK dapat menyeluruh supaya kegiatan sektor jasa keungan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel.

“Untuk dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat,” ujar Sri Mulyani,

Sementara dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta bidang tugas terkait edukasi dan perlindungan konsumen, etik, dan pengawasan internal. (man/dbs).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan