Modus Kasus Korupsi e-KTP Disebut Nyaris Sempurna, KPK Diminta Bongkar Tuntas

JAKARTA,PenaMerdeka – Kasus korupsi membuat orang nomor satu Indonesia, Joko Widodo ‘gerah’ dengan perkara dugaan penyelewengan program pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau E-KTP.

Kasus korupsi e-KTP tercatat melibatkan eksekutif hingga politisi besar yang duduk di bangku DPR-RI. Modus kasus ini disebut orang nyaris sempurna, bergerak secara terstruktur dan masif. Tak ayal banyak pihak ramai menyatakan kasus ini harus dibongkar secara tuntas.

Hingga bukan tanpa pasal sampai bukan hanya Presiden saja yang bersuara, Jusuf Kalla juga ikut menyampaikan kasus korupsi pengadaan e-KTP ini harus dituntaskan

“Habisnya enam triliun, jadinya hanya sebuah KTP yang tadinya kertas jadi berplastik. Sistemnya belum lagi,” kata Jokowi di Jakarta Pusat, Sabtu (11/3).

Seperti dikutip dari berbagai sumber bahwa Jokowi sekarang ini dengan adanya kasus korupsi e-KTP geram, apalagi setelah mendapat laporan bahwa pejabat Kementerian Dalam Negeri banyak yang menjadi ragu-ragu untuk memutuskan terkait kelancaran program e-KTP.

“Kemendagri sekarang ini semuanya juga ragu-ragu, resah melakukan sesuatu, karena juga takut karena kasus korupsi e-KTP,” ujar Jokowi.

Maka, tidak heran jika pelaksanaan program e-KTP sedikit terhambat. Salah satu persoalan e-KTP yang paling diprotes masyarakat adalah kekurangan blangko.

Presiden pun yakin bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan perkara tersebut hingga tuntas dengan mengedepankan profesionalitas. Hal itu juga merupakan harapan rakyat.

Sementara peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapt menuntaskan kasus dugaan korupsi e-KTP secara menyeluruh.

Menurut Emerson, KPK harus berani menelusuri dan menginvestigasi keterlibatan nama-nama besar yang disebut dalam dakwaan kasus korupsi ini.

“Bicara soal kasus korupsi e-KTP kita tidak hanya bicara soal bongkar, tapi juga harus tuntas. Tidak hanya berhenti di dakwaan. Nama-nama yang disebut juga harus diperiksa,” ujar Emerson dalam diskusi Perspektif Indonesia bertema ‘KTP Diurus KPK’, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3).

Emerson menuturkan, berdasarkan catatan ICW pada awal 2017, terdapat 185 nama yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dan perlu didalami. Nama-nama tersebut tercantum dalam putusan pengadilan atas kasus korupsi yang berkekuatan hukum tetap.

“Sekarang jadi bubrah (kacau) semua gara-gara anggaran (pengadaan e-KTP) dikorup,” ujar Jokowi.

Perkara dugaan korupsi E-KTP sudah memasuki sidang perdana. Perkara itu menjerat mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. Mereka kini duduk di kursi terdakwa.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017) lalu, disebutkan bahwa sekitar Juli hingga Agustus 2010, DPR RI mulai melakukan pembahasan RAPBN TA 2011. Salah satunya soal anggaran proyek E-KTP.

Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pelaksana proyek beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI. Kemudian disetujui anggaran senilai Rp 5,9 triliun dengan kompensasi Andi memberi fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Akhirnya disepakati 51 persen dari anggaran digunakan untuk proyek, sementara 49 persen untuk dibagi-bagikan ke Kemendagri, anggota DPR RI, dan keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan. (redaksi/dbs)

Save

Disarankan
Click To Comments