Reses Dewan, Legislator Banten Ini Tampung Setiap Aspirasi Masyarakat

KOTA TANGERANG, PenaMerdeka – Andra Soni, Sekertaris Komisi II DPRD Provinsi Banten dalam kegiatan reses dewan ke-2 tahun 2016-2017 sengaja mengundang anggota DPRD Kota Tangerang. Pasalnya supaya masyarakat dapat mengetahui tentang batasan-batasan dan kewenangan serta kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemrov) Banten.

Khususnya masyarakat Kota Tangerang yang juga daerah pemilihannya (Dapil) sehingga tidak hanya tahu peran Pemerintah Provinsi Banten bukan pada sektor pembangunan jalan-jalan atau bidang lainnya yang dipegang provinsi.

Hal ini sangat penting, contohnya soal Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang peralihan Dikmen yakni tingkat SMA/SMK yang sudah diambil alih oleh Provinsi.

Hanya saja kata Ketua DPC Gerindra Kota Tangerang ini mengakui setelah diambil resmi pada Oktober 2016 lalu oleh Pemrov Banten meninggalkan masalah,  karena dari Januari 2017 tenaga dan pendidik honorer belum mendapat tunjangan gaji karena anggaran Bosda Provinsi belum dicairkan.

“Kami akan sampaikan persoalan ini kepada Pemrov Banten, meski saya bukan di komisi yang menangani pendidikan tapi dalam ketentuan seorang anggota dewan wajib menyerap aspirasi masyarakat termasuk soal dana Bosda yang belum cair ke Pemkot Tangerang,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski masyarakat yang menghadiri dalam kegiatan reses dewan ke-2 ini banyak yang memberikan usulan bukan masuk ke dalam bidangnya.

“Semua usulan masyarakat wajib saya tampung dan harus di perjuangkan, karena sumpah jabatan DPRD itu harus dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Banten dan khususnya yang ada di dapilnya,” ungkap Andra Soni saat ditemui usai melakukan kegiatan reses di kediaman Anggota DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto, Kelurahan Poris Plawad Utara, Cipondoh, Kota Tangerang. Kamis (16/03) malam.

Jadi nanti lanjut Andra mengatakan, semua usulan yang di sampaikan oleh masyarakat dalam kegiatan reses dewan yang ke-2 ini di tampung serta dirangkum karena nanti ada medianya yaitu forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Sebelum melakukan pembahasan anggaran, nanti itu bakal ada pertemuan eksekutif tentang pokok-pokok pikiran dengan DPRD. Pokok pikiran dari hasil reses nanti kita sampaikan pada saat Paripurna. Sehingga nanti tinggal eksekuitif yang mengeksekusi (menjalankan,red) program apa saja yang masuk ke dalam progres kerja pemerintah provinsi Banten,” pungkasnya.

Sementara Turidi Susanto yang juga anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Gerindra ini sangat perlu sekali adanya reses dewan secara bersama. Karena kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang ini  mengatakan di kota berjuluk akhlakuh karimah ada sejumlah program pembangunan infrastruktur.

Seperti pada tahun 2016 lalu sudah ada program pembangunan lingkungan lewat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di setiap kelurahan di Kota Tangerang. Namun ada catatan evaluasi dalam proses pengerjaannya.

“Seperti kegiatan pembangunan lingkungan BKM merupakan program dari Pemkot Tangerang, bukan kebijakan Pemrov Banten tetapi tetap kita harus kontrol bersama. Jadi agar lebih baik pengawasannya kami menyarankan kepada masyarakat jangan hanya mengusulkan kegiatan pembangunannya saja,” ucap Turidi.

Masyarakat juga harus mengawasi proses pembangunannya, apakah jenis pekerjaannya sudah sesuai dengan kriteria atau tidak harus dikontrol juga.

“Ini kan penggunaan kegiatan pembangunannya memakai uang APBD. Apalagi di setiap kecamatan sekarang ini ada kegiatan pembangunan juga, kita kontrol bareng-bareng,” katanya menjelaskan. (herman)

Disarankan
Click To Comments