Pemprov Banten tak Sigap, Guru Honorer Meradang Belum Terima Gaji

BANTEN,Pena Merdeka – Pemprov Banten dinilai belum siap menjalankan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 soal peralihan pengelolaan pendidikan Dikmen. Buktinya saat ini gaji tenaga dan guru honorer di tingkat SMA/SMK belum diterima sejak Januari hingga Maret 2017 ini.

“Ketika saya tanya apakah Pemrov Banten sudah siap untuk menanggulangi kebutuhan honor yang sebelumnya di pegang oleh pemkot dan pemkab yang ada di Banten,” kata Enny Suhaini pengamat pendidikan dihubungi PenaMerdeka.com, Jumat (17/3).

Yang sekarang jadi pertanyaan kita adalah apakah pihak Pemrov Banten sudah menganggarkan atau tidak soal dana Bosda. Dalam Juknis BOS tercantum bahwa ada 15% yang harus dicantumkan untuk gaji tenaga honorer.

“Sekarang ini gaji guru honorer belum diterima kasihan mereka, para honorer se-Banten meradang belum mendapatkan tunjangan itu. Mungkin saja mereka sekarang sudah berhutang kemana-mana,” kata Eny menegaskan.

Ia melanjutkan, seharusnya Pemrov sudah memprioritaskan anggaran Bosda untuk honorer juga. Padahal sebelumnya mereka para honorer ditingkat kabupaten kota sudah mendapatkan tunjangan di daerahnya masing-masing.

“Pemrov kurang sigap sementara pemerintah pusat juga tidak siap melihat kondisi keuangan daerah. Jangan jangan Pemrov gak menganggarkan untuk guru honorer dan kebutuhan SMA/SMK. Mereka belum siap meng-take over dikmen. Seharusnya ada skala prioritas karena sejak beberapa tahun lalu pihak kota kabupaten sudah kerap diajak koordinasi tapi pemkab pemkot juga sejatinya sudah ragu Pemrov bisa menanggulanginya,” ucapnya.

Jadi Pemrov Banten harus memetakan dimana titik-titik kebutuhan buat kebutuhan SMA/SMK. Dimana kebutuhan Bosda untuk honorer se-Banten.

“Jangan-jangan Pemrov gak punya anggaran. Saya masih ingat kalau waktu itu pak Sekda dan Dinas Pendidikan Banten sudah siap. Dan tidak ada kekurangan. Tidak ada kendala apapun kalau di alihkan ke Pemrov, waktu itu ada dari perwakilan KemenPAN dan Kemenkeu,” katanya menerangkan.

Jadi kata Eny menjelaskan saat itu Pemrov sudah menyiapkan anggaran untuk peralihan Dikmen dari pemkot dan pemda senilai Rp. 1,5 triliun. Tetapi nyatanya sekarang tidak terealisasi. Kalau ada stag seperti itu sepanjang untuk membantu kota kabupaten apakah mereka mampu untuk membiayai kebutuhan Bosda.

“Kalau mereka sudah siap seharusnya Bosda sudah turun, apakah dengan APBD Rp. 8 triliun tidak cukup mengcover peralihan Dikmen. Ini harus dijelaskan. Kalau sudah siap secara SDM dan teknis tidak mesti harus mengorbankan tenaga atau guru honorer,” tandasnya menjelaskan.

Sekarang kita belum bicara Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), maka sudah bisa dipastikan belum siap karena untuk tenaga honorer saja belum juga turun sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang.

Daerah kabupaten kota pun sekarang ini tidak berbuat apa-apa lantaran akan menjadi temuan kalau menurunkan anggaran untuk SMA/SMK. Pasalnya karena sudah secara resmi sudah ditarik ke Pemprov Banten. Kota dan Kabupaten bukan tidak mampu tetapi jika mennggunakan APBD daerah tingakat II akan menjadi temuan hukum.

“Kecuali dalam waktu ini sudah ada aturan untuk membolehkan APBD Kota/Kabupaten memakai anggarannya untuk menggaji tenaga atau guru honorer,” tandasnya. (wahyudi)

Disarankan
Click To Comments