Begini Kata KPU Banten dan Pengacara WH-Andika Soal Putusan Dismissal MK

BANTEN,PenaMerdeka – KPU Banten dalam lanjutan perkara sidang ke 3 gugatan Pilkada Banten pada Selasa (5/4/2017) pekan mendatang optimis hakim konstitusi dapat memberikan keputusan terbaik. Sementara tim hukum Wahidin Halim-Andika Hazrumy dalam agenda sidang nanti menyebut hakim akan membacakan soal putusan dismissal MK.

Pasalnya, KPU Provinsi Banten (termohon) dan tim paslon Wahidin Halim-Andika Hazrumy (terkait) merasa yakin bahwa hakim konstitusi sendiri akan berpatokan kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan UU Nomor 10 Tahun 2016.

“Kami sudah mendapat kabar dari Mahkamah Konstitusi (MK) jika pelaksanaan sidang lanjutan atau putusan dismissal MK (pemberhentian perkara) sengketa Pilkada Banten akan dilaksanakan Selasa (5/4/2017),” kata Syaeful Bahri, Komisioner KPU Provinsi Banten via telpon kepada PenaMerdeka.com, Sabtu (1/4).

KPU Banten optimis, karena dalam kesempatan melaui lisan, tertulis dan semua daftar serta alat bukti sudah dibacakan kepada majlis hakim pada sidang ke 2 pada (21/3/2017) lalu.

Maka itu, dari hasil rapat permusyawaratan hakim konstitusi supaya dapat memberikan putusan dismissal MK. Artinya nanti tetap mempertahankan penetapan rekapitulasi suara KPU Banten. Karena upaya pembuktian sudah kami lalukan.

“MK saya yakini tetap bakal mengacu kepada UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PMK sendiri. Mudah-mudahan kita optimes juga pada sidang nanti bukan sidang lanjutan lagi tapi MK memberikan putusan dismissal tadi,” tandas Syaeful.

Lebih jauh kata Toipin, tim pengacara paslon WH-Andika menyebutkan, persoalan mendasar terkait aturan dalam perkara Pilkada pihak hakim konstitusi menurutnya jelas lebih paham.

“Artinya mereka sudah memperhitungkan penduduk Provinsi Banten yang sebanyak 11.955.243 jiwa, maka berdasarkan pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 7 PMK 2016 presentase perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yang akan diajukan permohonan selisihnya sebanyak 1 % perolehan suara,” kata Toipin.

Toipin melanjutkan, paslon WH-Andika meraup selisih 89.890 atau jika dipersentasikan selisih suaranya sebanyak 1,89%. Maka jauh melebihi ambang batas maksimum 1% = 47.325. Dan permohonan paslo RK-Emaby tidak memenuhi ketentuan pasal 158 UU no 10 2016 dan pmk 1 2016. Jadi menurutnya besar sekali adanya putusan dismissal MK.

“Berdasarkan itu dari awal kita optimis bahwa rakyat banten pada 15 Februari 2017 telah memutuskan kedaulatannya untuk paslon no 1 yakni WH-Andika. Pasalnya dalil pemohon tidak memenuhi syarat formil, sehingga putusan desmisal MK nanti akan berdasarkan peraturan dan Undang-undang itu,” tegas Toipin.

Seperti diketahui, sengketa Pilkada Banten akan segera diputuskan. Rencananya MK bakal menggelar sidang putusan pada Selasa, 4 April 2017 mendatang sekitar pukul 14.00 WIB.

Pengucapan putusan perkara nomer 45/PHP.GUB-XB/2017 yang diajukan paslon no 2 Rano-Embay ini akan menentukan apakah gugatan pemohon diterima atau tidak. Apabila diterima maka sidang bakal dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti.

Sebaliknya, apabila majelis hakim menolak gugatan tersebut, maka MK akan makin melegitimasi kedaulatan rakyat Banten yang telah memilih WH-andika. Hal itu sebagaimana pleno yang dilakukan oleh KPU Banten beberapa waktu lalu.

Usai menjalani dua kali persidangan, kubu Rano-Embay optimis gugatannya bakal diterima MK untuk dilanjutkan pada sidang pemeriksaan pokok perkara.

Ketua DPD PDI Perjuangan Banten, HM Sukira mengaku sangat yakin bila permohonan sengketa yang diajukan paslon yang diusungnya bakal lanjut disidangkan. “Kita yakin diterima MK, keyakinan ini berdasarkan sidang pendahuluan yang sudah digelar dua kali,” kata Sukira. (uki)

Disarankan
Click To Comments