Realisasi RPJMD Banten 2017-2022 Butuh Gubernur Definitif

BANTEN,PenaMerdeka – SK Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih sudah dilaksanakan oleh KPU Banten. Kini prosesnya memparipurnakan Wahidin Halim-di DPRD Banten yang selanjutnya dilantik Presiden menjadi gubernur definitif bersama Andika Hazrumy sebagai wakilnya.

Menurut Asep Rahmatulloh, Ketua DPRD Banten ketika dikonfirmasi PenaMerdeka menyebut bahwa keputusan badan musyarawarah akan melaksanakan rapat paripurna istimewa pada Kamis (13/4/2017) pekan besok.

“Hari Kamis paripurna penetapan gubernur terpilih. Kemudian yang selanjutnya keputusan paripurna tersebut disampaikan ke pusat,” kata Asep, via sambungan telepon Sabtu (08/4).

Setelah diparipurnakan maka DPRD Banten akan menyampaikannya kepada Mendagri. Kemudian kata politisi PDI-P ini Presiden RI akan segera melantik Gubernur definitif.

Sementara Ade Rossi Charunisa, Wakil Ketua DPRD Banten menyatakan, Surat Keputusan (SK) KPU Banten Nomor 011/Kpts-Prov.015/Tahun 2017 sudah dikeluarkan. Saat ini pihaknya tengah mendorong supaya paripurna istimewa terkait penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih di DPRD segera dilaksanakan.

Lebih syahnya lagi kata politisi Golkar ini menerangkan, pelantikan dari pemerintah pusat sudah segera harus dilaksanakan agar Pemrov Banten sudah mengantongi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD terbaru. Artinya gubernur dan wakil gubernur definitif akan bisa menjalankan program pembangunan sesuai visi-misinya.

“RPJMD harus segera ada supaya nanti dapat dibreakdown ke masyarakat. Tetapi kedepan juga harus disesuiakan dengan visi misi kepemimpinan WH-Andika dari 2017 sampai tahun 2022,” ucap Rossi.

Toipin, pengamat hukum lulusan Institute Bisnis Law And Management Jakarta menjelaskan, bahwa saat ini pasca putusan MK memang sedianya harus ada percepatan proses pelantikan supaya ada pembentukan Perda RPJMD.

“Terkait jadwal pelantikan kepala daerah tidak ada Undang-undang yang mengatur soal itu. Jadi inikan cuma persoalan teknis penjadwalan saja tinggal didorong saja pelaksanaanya. Tidak harus menunggu jadwal Pilkada putaran 2 rampung. Sama juga artinya penetapan gubernur dan wakil gubernur definitif iyu harus segera diselesaikan,” ucap Toipin.

Pasalnya ancang-ancang proses pembangunan juga harus dimulai secepat mungkin agar selaras dengan program yang ada di kabupaten/kota di Banten. Sehingga antara program pembangunan dari Pemrov Banten bisa saling terintegrasi sesuai dengan dokumen visi misi kepala daerah terpilih.

Kedepan secara bersama antara Pemprov dengan DPRD Banten harus komitmen untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Maka itu menurut Toipin selain pendetailan perencanaan daerah yang terintegrasi dengan program prioritas nasional tetapi otonomi daerah dalam jangka 5 tahun ke depan dapat segera dipikirkan dari sekarang.

Penetapan Perda RPJMD merupakan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014. Karena dokumen RPJMD selanjutnya akan menjadi instrumen dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Apalagi kedepan menjadi pedoman dalam menyusun program 5 tahun ke depan. Sangat penting artinya untuk menetapkan segera mungkin gubernur dan wakil gubernur definitif,” tandas Toipin.

Informasi yang berhasil dihimpun PenaMerdeka bahwa untuk pelantikan Gubernur & Wakil Gubernur Banten bisa dilangsungkan pada Mei 2017. (yuyu)

Disarankan
Click To Comments