HUT RI 76

DPRD Dorong Program Bebas Pasung ODGJ di Banten

BANTEN,PenaMerdeka – Asep (19) warga Kampung Babakan Bungur, Desa Cisaat, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten adalah contoh kasus penderita orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penanganan ODGJ di Banten disebutkan sangat perlu ketimbang penderita harus di pasung keluarganya.

Informasi yang berhasil dihimpun, Asep siduga depresi karena ingin motor memiliki kedaraan roda dua. Tetapi Asep ditangani dengan cara di pasung oleh kedua orang tuanya kerena sering lepas kontrol sampai sempat memukuli ibunya.

DPRD Banten menyuarakan regulasi yang mengatur larangan pasung bagi penderita ODGJ di Banten serta fasilitas layanan kesehatan yang harus diberikan oleh pemerintah daerah.

“Perda terkait perlindungan ODGJ sangat mendesak, di dalamnya mengatur larangan pasung, dan layanan kesehatan bagi mereka harus tersedia. Kalau bisa di pastikan tersedia di puskesmas. Penting juga mendata seberapa banyak penderita gangguan jiwa yang di pasung di banten, ini harus jadi progran khusus,” ujar Fitron Nur Ikhsan, Ketua Komisi V, DPRD Provinsi Banten, saat melihat kondisi pasung Asep, Jumat (15/4).
.
Apalagi kata Fitron, beberapa waktu lalu Banten sudah merencanakan bebas pasung. Ini harus di dukung dengan perangkatnya dan aturan yang lengkap.

Anggota Dewan dari Fraksi Golkar menyebutkan, ODGJ dapat di sembuhkan dan harus memastikan semua penderita memiliki dokumen kependudukan agar dapat mengakses layanan bantuan dan layanan kesehatan secara mudah dengan skema bantuan yang ada.

Untuk kedepannya ini harus membentuk tim task force untuk optimalisasi program ODGJ di Banten. Yang sudah ada saat ini adalah Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM). Tetapi pemerintah Kabupaten Kota harus optimalkan tim ini dengan daya dukung program dan anggaran yang memadai.

“Kedepan kita juga akan memaksimalkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Desa. Harus sinergis dalam mensukseskan banten bebas pasung. Termasuk juga dengan memilik Rumah Sakit Jiwa,”katanya.

Kepala Dinas Sosial, Nurhana menambahkan, persoalan yang diderita Asep tersebut ini memang kewenangan dari Kabupaten Pandeglang. Kedepan harus ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Supaya penderita ODGJ di Banten bisa tuntas. Kami juga sudah mengintruksikan agar Asep ini kita bawa untuk disembuhkan, rencana dengan medis sendiri kami akan kordinasi dengan dinas kesehatan lantaran kita saat ini belum memiliki Rumah Sakit Jiwa, (RA)

Disarankan
Click To Comments